Alaydrus Demokrat: yang Tarik Interpelasi Jokowi Tak Prorakyat

Sebanyak 32 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani usulan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, sebanyak 8 anggota DPRD akhirnya menarik dukungan tersebut.

Salah satu pengusul hak interpelasi itu adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad Husein Alaydrus. Ia menilai, anggota DPRD DKI yang mundur dari usulan hal interpelasi itu adalah orang-orang yang tak prorakyat.

"Kalau ada anggota dewan yang menarik diri, justru tidak prorakyat," ujar Alaydrus saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurut dia, usulan hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap warga miskin Jakarta. Sebab, ia menilai, Jokowi dan Pemprov DKI telah salah sasaran dengan membolehkan orang kaya juga menggunakan KJS untuk berobat.

"Saya atas nama rakyat sangat miris kenapa Pemda DKI kasih KJS itu kepada 4,7 juta warga, padahal di BPS DKI Jakarta tercatat cuma 2 jutaan warga yang miskin. Malah hari ini digulirkan lagi 1,7 juta, ini kan melanggar Perda. Itu tidak benar!" jelasnya.

Ia menyatakan, pihaknya sangat mendukung tujuan dari program KJS itu. "Kita dukung asal tepat saran. Karena bisa jebol itu uang rakyat kalau juga dipakai untuk si kaya," tegas Alaydrus.

Interpelasi ini berangkat dari kisruh program KJS. Namun, Jokowi menanggapi santai 'ancaman' DPRD DKI itu. "Ya nggak apa-apa, mereka punya hak banyak, hak budgeting, hak interpelasi, ya banyak," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Jumat 25 Mei lalu.

Mantan walikota Solo itu juga mengatakan siap apabila DPRD DKI meminta penjelasan mengenai KJS dan sistem INA CBGs itu. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi. (Mut/*)