Ketua FPAN DPRD DKI: Interpelasi Jokowi, Bukan Kita Anti-Rakyat

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Hidayat Ar Yasin merupakan salah satu anggota Dewan yang menandatangani hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Hidayat, para anggota Dewan yang mendukung interpelasi ini bukan berarti tidak pro-rakyat.

"Jadi tujuannya kita mau minta kejelasan, jangan diartikan kita Dewan anti-rakyat," kata Hidayat saat ditemui Liputan6.com di ruangannya, Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Interpelasi berangkat dari kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu, lanjut Hidayat, berangkat dari laporan masyarakat yang merasa tidak puas. Menurutnya, banyak warga yang menolak dan tidak dilayani dengan baik.

"Justru yang dapat manfaat itu orang-orang tertentu yang menurut sebagian masyarakat, itu di luar DKI Jakarta atau orang kaya. Sedangkan KJS dibiayai oleh masyarakat Jakarta," ujar Hidayat.

Maka itu, kata dia, Dewan ingin mempertanyakan kepada Jokowi, sejauhmana KJS berjalan dengan baik. Apalagi, KJS ini produk Jokowi saat pilkada dan sudah menjadi milik publik.

"Bila dalam pelaksanaan ditemukan penyimpangan, kita harus awasi. Kita harus tanya gubernur sebagai penanggung jawab. Kalau bawahan yang jawab, tidak nyambung," jelas Hidayat. Hidayat menegaskan, tidak ada arahan fraksi atau partai terkait interpelasi ini. Semua merupakan inisiatif masing-masing anggota Dewan.

Hak interpelasi dengan memanggil Jokowi ke sidang DPRD ini disinyalir bisa berujung pada pelengseran. Bagi Jokowi, rencana bertanya para anggota Dewan itu tidak menjadi masalah. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi, Sabtu 25 Mei lalu. (Ism/*)