Alaydrus Demokrat: DPRD Sejajar, Boleh Dong Interpelasi Jokowi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Ahmad Husein Alaydrus masih menandatangi usulan hak interpelasi. Usul itu digalang untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait kisruh progran Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Pria yang akrab disapa Habib itu menegaskan, interpelasi yang ditandatanganinya merupakan sesuatu yang konstitusional. Interpelasi itu juga tidak dimaksudkan untuk melengserkan Jokowi dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Interpelasi itu hak bertanya kepada gubernur. Kita ini sejajar, boleh dong bertanya. Kita mengawasi dan saya tidak suruh (Jokowi) mundur," ujar Habib saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan yang akan disampaikannya kepada Jokowi seputar KJS. "Saudara Jokowi, apakah KJS itu ada payung hukumnya? Ada pengadaan lelang apa tidak itu terkait penunjukkan Askes? Kalau tidak, kan melanggar itu," katanya.

"Lalu masalah Perda Nomor 4 tahun 2009 yang bunyinya jaminan kesehatan masyarakat itu untuk orang tak mampu, di situ ada butirnya, harus punya kartu keluarga miskin, lalu surat keterangan tidak mampu (SKTM). Tapi KJS ini, mau yang mampu atau tidak mampu hanya bawa ktp saja. Itu tidak benar, bentrok dengan perda-nya," papar Habib.

Saat ini ada 24 anggota DPRD DKI yang mendukung hak interpelasi atau hak bertanya kepada Jokowi, salah satunya Habib Alaydrus. Interpelasi ini berangkat dari kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Namun, Jokowi menanggapi santai 'ancaman' DPRD DKI itu. "Ya nggak apa-apa, mereka punya hak banyak, hak budgeting, hak interpelasi, ya banyak," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Jumat 25 Mei 2013.

Mantan walikota Solo itu juga mengatakan siap apabila DPRD DKI meminta penjelasan mengenai KJS dan sistem INA CBGs itu. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi. (Mut/*)