Hatta Rajasa: Harus Reformasi Jilid II untuk Kesejahteraan Rakyat

Lima belas tahun sudah reformasi berlalu. Sejak beralihnya era Orde Baru ke era Reformasi beragam masalah tengah dihadapi bangsa ini. Karenanya, perlu adanya Reformasi Jilid II, dari reformasi politik menuju reformasi ekonomi. Hal itu untuk memperkuat pembangunan kesejahteraan. Demikian yang disampaikan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa.

"Kita harus lancarkan reformasi gelombang kedua. Reformasi untuk pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Hatta dalam diskusi terbuka bertajuk 'Dari Reformasi Politik ke Reformasi Ekonomi' yang diselenggarakan Rumah Gagasan HR-14 di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (27/5/2013) malam.

Dijelaskan dia, meski sesungguhnya telah banyak perubahan yang dicapai dalam reformasi saat ini, mulai dari perubahan sistem politik hingga perubahan pembangunan, namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki.

"Salah satunya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Demokrasi kita bukan hanya sekedar cara untuk mencapai kekuasaan, tapi juga tata cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan," ucap Hatta.

Menurut Menko Perekonomian ini, perlu dilancarkannya reformasi jilid kedua, seperti politik untuk kesejahteraaan, budaya untuk kesejahteraan, untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen bangsa.

"Jadi reformasi harus mampu memperbaiki etika politik, yakni oligarki politik oleh para pemilik modal," urai Hatta.

Salah satu faktanya, lanjut dia, adalah mewabahnya politik uang dan modal politik yang begitu besar dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Etika politik yang sempit inilah yang terus melanggengkan praktik-praktik KKN dalam dunia politik di Tanah Air.

"Kita tidak boleh beralih pada tirani pemilik modal yang mengakibatkan terinvasinya demokrasi oleh para pemilik modal," tutur Hatta.

Dalam diskusi ini, hadir sejumlah pembicara, seperti Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, pengamat politik LIPI Mochtar Pabottingi, dan mantan Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didi Supriyanto serta pengamat ekonomi Indev Aviliani.

Aviliani mengatakan, pemerataan kesejahteraan dalam reformasi ekonomi gelombang kedua ke depan mutlak dilakukan. "Karena persoalan kesenjangan ekonomi antarelemen masyarakat telah menjadi momok yang sangat menakutkan di negara lainnya di dunia," ucap Aviliani.

Selain itu, lanjut dia, persoalan lain yang perlu dilakukan adalah mengubah fiscal policy, terutama fiscal subsidy yang tidak lagi berorientasi pada barang, tetapi lebih kepada orang yang masuk dalam kelompok yang rentan pada persoalan kemiskinan.

"Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain, persoalan kesenjangan ini juga terjadi. Nah, reformasi ekonomi jilid dua ini perlu dilakukan," pungkas Dosen Ekonomi Makro UI itu. (Riz)