Mendagri: Pembahasan Bendera Aceh Ditarget Selesai 90 Hari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, sudah ada kesepakatan antara Kemendagri dan Gubernur Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) terkait permasalahan Bendera Aceh yang mirip dengan Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada beberapa hal yang disepakati dalam kesepakatan itu.

Gamawan menjelaskan, salah satu kesepakatan yang dicapai adalah pembahasan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Provinsi Aceh akan terus dibahas selama 90 hari ke depan. Selama 3 bulan itu, pembahasan harus bisa menghasilkan jalan tengah.

"Ini akan diagendakan terus. Jadi sepakat sampai 90 hari ke depan akan dibahas terus," kata Gamawan dalam acara 'Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah' di Balai Diklat Kemendagri, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2013).

Selain itu, lanjut Gamawan, kesepakatan lain yang disepakati adalah terkait situasi keamanan di Aceh. Di mana, semua pihak terkait harus dapat menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif selama pembahasan Qanun Bendera Aceh itu.

"Sama-sama ciptakan kondisi dan situasi yang baik terkait dengan pembahasan Qanun itu," ujarnya.

Sebelumnya, pembicaraan mengenai Qanun Bendera Aceh ini yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu masih belum menemukan titik temu. Gamawan mengatakan, sikap pemerintah tidak akan berubah, yakni sesuai dengan aturan dalam perjanjian Helsinski dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007.

Gamawan pun tidak mau berharap banyak bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mau mencabut qanun itu sesudah berbagai pembicaraan dilakukan. Namun demikian, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan agar tampilan Bendera Aceh dapat mengalami sedikit perubahan supaya tidak persis sama dengan bendera GAM. (Mut/*)