Sukses

PKS: Pertahanan Negara Indonesia Rentan Dibobol

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), terungkap banyak hal berkaitan dengan rentannya pertahanan negara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), terungkap banyak hal berkaitan dengan rentannya pertahanan negara. Hal itu disebabkan kurang optimalnya pemanfaatan Lemsaneg oleh Lembaga/Kementerian RI.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan hal itu. Sebab masalah pertahanan adalah hal utama di era modern dan keterbukaan informasi ini.

Ada kerentanan, lanjut Mardani, ketika dokumen dan data negara tidak diamankan dengan sandi. Kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran ujian negara, data KPU termasuk kebocoran di lembaga negara lainnya karena sangat sedikit yang menggunakan Lemsaneg dalam melindungi data mereka.

"Betapa berbahayanya jika BPKP menerima laporan dari Gubernur dan lain-lain terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat di-trace atau malah di hack/crack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh/negara lain," kata Mardani di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Masalah lain juga di Alat Komunikasi Satelit (Alkomsat). Menurut Mardani, yang tidak memiliki standar dan tidak compatible. Selain itu masih menggunakan alat jammer dari Israel. "Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan negara tak bertuan itu," ucap dia.

Di sisi lain, ujar Mardani, patut disayangkan Kepala Lemsaneg malah masih berharap dapat presentasi di depan Presiden dan dihadiri lembaga negara lain. Yakni untuk dapat membuat nota kesepahaman (MoU) dalam menguatkan pertahanan sandi di Indonesia.

"Masalah sandi negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah menjadi macan Asia, dan pernah mendunia dengan sebagai penyelenggara KTT di tahun 1955. Eksistensi bangsa negara jauh lebih utama," tukas Mardani mengingatkan agar Presiden lebih proaktif untuk hal ini. (Ais/*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.