Fraksi Golkar Tarik Dukungan Interpelasi untuk Jokowi

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta memerintahkan Rudin Akbar Lubis manarik dukungan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Joko Widodo alias Jokowi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Penggunaan hak interpelasi dinilai tidak tepat untuk program ini.

"Interpelasi kan diajukan untuk yang sifatnya strategis dari kebijakan itu," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Sejak awal, tambah Asraf, fraksinya memang tidak mendukung niat tersebut. Kisruh KJS hanya masalah perbedaan biaya layanan kesehatan antara rumah sakit swasta dan tarif sistem penagihan INA CBGs (Indonesia Case Based Group) yang dinilai rendah.

"Hak interpelasi juga harus diiringi argumentasi, alasan yang kuat apakah ada persoalan yang sifatnya strategis atau tidak. Saya yakin tidak ada lah interpelasi itu," tambah Asraf.

Dia menambahkan, perintah serupa juga dilakukan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura-Partai Damai Sejahtera (PDS). Setidaknya ada 7 anggota DPRD DKI dari 2 fraksi ini yang mendukung penggunaan hak interpelasi untuk program KJS.

Anggota Fraksi PPP yang sebelumnya memberikan dukungan adalah Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, dan Abdul Aziz. Sementara dari Fraksi Hanura-Partai Damai Sejahtera adalah Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi, dan Suprawito. Namun, penarikan anggota Fraksi PPP dan hanura-PDS ini belum bisa dikonfirmasi.

Jika informasi yang disampaikan oleh Asraf ini benar, berarti ada 8 anggota DPRD DKI pendukung hak interpelasi yang mundur. Sehingga, saat ini hanya ada 24 anggota DPRD DKI yang masih mendukung usulan penggunaan hak interpelasi itu. (Eks/*)