Pimpinan DPRD DKI Bahas Nasib Interpelasi Jokowi

Hari ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi beserta Dinas Kesehatan DKI. Pimpinan DPRD DKI juga menentukan apakah interpelasi akan dilanjutkan atau tidak.

Raker evaluasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu akan digelar di Ruang Rapat DPRD, Jakarta, Senin (27/5/2013). "Hari Senin rapim bergulir. Jadi atau nggak interpelasi itu tergantung rapim dan paripurna," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman, kemarin.

Evaluasi KJS itu difokuskan pada naik atau tidak tarif sistem penagihan INA CBGs (Indonesia Case Based Group) yang dinilai rendah. Dengan sistem itu, 2 rumah sakit swasta menyatakan mundur dari program KJS. Alasannya, rumah sakit selalu menombok.

Yang tak kalah penting adalah mengenai kelanjutan hak interpelasi yang telah ditandatangani oleh 32 anggota Dewan dari 5 fraksi. Kemudian, Dewan memutuskan apakah hak itu tetap digunakan atau tidak.

Taufiqurrahman, yang juga salah satu orang yang menandatangani hak interpelasi mengatakan, DPRD DKI akan mengadakan rapat pimpinan mengenai penggunaan hak interpelasi tersebut. Hak interpelasi atau hak bertanya ini bisa berujung pada pelengseran Jokowi dari kursi gubernur.

Tetapi, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar Asraf Ali, orang pertama yang mengungkapkan adanya pengumpulan tanda tangan, mengaku hak interpelasi sudah tidak dapat digunakan. "Nggak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat Komisi E. Sudah nggak ada gunanya," ujar Asraf kemarin. (Ism/*)