Sukses

Kecam `Pelengseran` Jokowi, Repdem Tampik Ditunggangi PDIP

Jokowi merupakan kader dari PDIP. Namun, Ketua Umum DPN Repdem Masinton Pasaribu membantah pembelaan terhadap Jokowi itu telah ditunggangi PDIP.

Menyusuri Jalan Cikini I, Menteng, Jakarta Pusat, akan terlihat sebuah bangunan yang didominasi warna merah. Terdapat juga beberapa bendera merah dengan lambang banteng hitam khas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bangunan yang menjadi markas dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrat (DPN Repdem) itu, sedang dilangsungkan acara penandatanganan petisi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sekarang sedang di 'serang' oleh DPRD DKI Jakarta karena ada belasan rumah sakit yang menolak program Kartu Jakarta Sehat.

Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, merupakan kader dari PDIP. Namun, Ketua Umum DPN Repdem Masinton Pasaribu membantah pembelaan terhadap Jokowi itu telah ditunggangi PDIP. Menurutnya, dukungan terhadap Jokowi ini merupakan inisiatif kelompoknya dalam membela program-program yang prorakyat.

"Ini inisiatif kami sendiri. Kalau partai mendukung, ya kami senang, kalau tidak juga kita tetap dukung orang yang prorakyat," tutur Masinton, Minggu (26/5/2013).

Dalam kesempatan ini pula, Masinton menegaskan, ada 3 hal utama yang menjadi tuntutannya. "Pertama, menolak impeachment (pelengseran) terhadap Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat. Kedua, menolak upaya sistematis koalisi beberapa fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk menggagalkan program prorakyat, seperti KJS," paparnya.

Terakhir, Masinton menegaskan perlunya penghapusan komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien tidak mampu.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menegaskan tidak akan melakukan impeachment (pelengeran) terhadap Jokowi melainkan hanya akan mengajukan hak interpelasi (hak tanya).

Beberapa hari lalu, sebanyak 30 anggota DPRD DKI mengumpulkan tanda tangan untuk hak interpelasi atau hak tanya. Aksi yang dapat berujung pada pelengeran itu terkait kabar mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena tarif sistem penagihan Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dianggap rendah.

Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan siap apabila DPRD DKI meminta penjelasan mengenai KJS dan sistem INA CBGs itu. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi.

Sebelumnya, 16 rumah sakit swasta di Jakarta dikabarkan mundur dari program KJS. Yakni RS Thamrin, RS Admira RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya. Namun hanya 2 RS yang resmi mundur, yaitu RS Admira dan RS Thamrin. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini