Sukses

Repdem Kumpulkan Petisi Melawan Upaya `Pelengseran` Jokowi

DPN Repdem akan mengumpulkan petisi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sedang mendapat 'serangan' dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrat (DPN Repdem) akan mengumpulkan petisi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sedang mendapat 'serangan' dari anggota DPRD DKI Jakarta. 'Serangan' itu terkait mundurnya belasan rumah sakit terkait progam Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Petisi ini kami lakukan sebagai bentuk partisipasi kepada warga Jakarta terhadap persoalan Kartu Jakarta Sehat yang ramai belakangan ini," ucap Ketua Umuum DPN Repdem Masinton Pasaribu di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Masiton mengatakan, petisi ini akan diedarkan mulai Senin 27 Mei selama satu minggu ke depan. "Kemudian, petisi ini akan kita bawa langsung ke DPRD, biar mereka tahu kalau Jokowi prorakyat," katanya.

"Target kami sebanyak-banyaknya, di pasar, di wilayah-wilayah, minggu ini berapa yang kami kumpul akan langsung kami kasih ke DPRD," tambah Masinton.

Setelah mengatakan itu, Masinton bersama anggota DPN Repdem mengangkat 5 lembar kertas. "Ini alasan-alasan kenapa Jokowi tidak bisa dilengserkan," ujarnya.

Dalam 5 lembar kertas yang diangkat Masinton bertuliskan, "Jokowi bukan Aceng Fikri, Jokowi bukan pelanggar HAM, Jokowi bukan koruptor pengadaan sapi, Jokowi bukan koruptor Hambalang, dan Jokowi bukan Koruptor Alquran."

Kemudian, Masinton memimpin belasan anggota DPN Repdem menandatangani petisi yang berukuran 2x2 meter, yang terdapat tulisan, "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta! Tolak pemecatan Jokowi! Tolak komersialisasi kesehatan!"

Sebelumnya, sebanyak 30 anggota DPRD DKI mengumpulkan tanda tangan untuk hak interpelasi atau hak tanya. Aksi yang akan berujung pada pelengseran (impeachment) Jokowi itu terkait kabar mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena tarif sistem penagihan Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dianggap rendah.

Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan siap apabila DPRD DKI meminta penjelasan mengenai KJS dan sistem INA CBGs itu. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," tegas Jokowi.

Sebelumnya, 16 rumah sakit swasta di Jakarta dikabarkan mundur dari program KJS. Yakni RS Thamrin, RS Admira RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya. Namun hanya 2 RS yang resmi mundur, yaitu RS Admira dan RS Thamrin. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.