Warga Jakarta Kecam Upaya DPRD `Lengserkan` Jokowi

Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Halo Jakarta dan Jakarta Baru menghimpun tanda tangan warga DKI di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pengumpulan tandatangan itu merupakan bentuk keprihatinan terhadap upaya penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI terhadap program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Gubernur Joko Widodo alias Jokowi.

"Jangan politisasi kebutuhan masyarakat. Memang, hak (interpelasi) itu ada. Tapi sebelumnya, mereka sudah komunikasi atau belum dengan dinasnya?" kata Ketua Halo Jakarta Panji Virgianto di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Panji menambahkan, keberadaan KJS saat ini jelas dibutuhkan warga Jakarta. Sehingga, pengunaan hak interpelasi yang diajukan wakil rakyat yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih nomor 18 itu, salah alamat. "Yang lucu ini, karena eksekutif dan legislatifnya tidak pernah rapat bareng. Jadi dapat menimbulkan kesan makan gaji buta," lanjutnya.

Anggota Halo Jakarta lainnya, Dewi Shinta mengatakan, program KJS yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI itu baru saja berjalan 6 bulan, jadi suatu kewajaran jika masih ada kesalahan-kesalahan dalam penerapannya.

"Banyak warga Jakarta yang susah karena selama ini mereka anggap RS itu mahal. Jika aksi ini tidak dengar, tanggal 31 Mei kami akan duduki DPRD," ujar Dewi.

Sekitar 32 anggota DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS yang dijalankan Jokowi. Mereka mempertanyakan sistem yang sempat dikeluhkan oleh sejumlah rumah sakit ini. (Eks/*)