Kisruh KJS, Wanda Hamidah: Tarifnya Terlalu Rendah

Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir sampai pada hak interpelasi di DPRD. Namun, penyelesaian masalah ini tak harus melalui hak interpelasi, bahkan sampai pelengseran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah mengatakan, masih banyak cara yang dapat dilakukan mengatasi kisruh KJS ini. Sebab, masalah utama berada pada tarif.

Dia menilai, alasan rumah sakit mengundurkan diri dari KJS karena tarif Indonesia Case Basic Group's (INA CBG's) yang diterapkan PT Askes (Persero) terlalu murah. Akibatnya, rumah sakit mengalami kerugian.

"Saat ini tarifnya terlalu rendah sehingga banyak tidak ter-cover. Masyarakat pengguna KJS juga harus menggunakan dana lebih karena hal itu," jelas Wanda saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Wanda mencontohkan, dalam INA CBG's biaya cuci darah ditiadakan, jumlah kantung darah yang ditanggung hanya 4 kantung. Padahal yang dibutuhkan mencapai 10 kantung. Belum lagi jika dirawat di ICU. Masa rawat di ICU hanya 3 hari, selebihnya tidak ditanggung. Pada akhirnya banyak rumah sakit yang mengakali hal itu.

"Kalau seperti ini kan kasihan rumah sakit, dokter, perawat, masyarakat juga, bagaimana hal seperti itu tidak terjadi pada Jamkesda, tapi terjadi pada KJS, memang ada kelemahan ada kelebihan juga," lanjutnya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui sistem KJS lebih efektif dan efisien dibanding Jamkesda. Hal ini berdampak pada kebocoran anggaran yang dapat diminimalisir. "Secara sistematis memang lebih efektif dan efisien, kebocoran anggaran juga dapat diminimalisir," ucap Wanda.

Untuk itu, sesuai dengan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wanda memberikan waktu 3 minggu ke depan untuk menyelesaikan masalah tarif ini. "Kalau untuk menaikkan tarif, Pemprov DKI bisa kok menyelesaikan dalam 3 minggu," singkatnya.

Untuk lebih memaksimalkan program ini, kata Wanda, Pemrov DKI Jakarta tak boleh bergantung pada swasta. Cara lain untuk mengatasi kekurangan itu adalah menjalankan berbagai program yang selama ini tertunda.

"Pemprov harus segera membangun rumah sakit baru, pembangunan RSUD Jakarta Selatan dikebut, perbanyak kamar, naikkan honor tenaga medis, dan lain-lain," tutupnya. (Ais)