Jokowi Terancam `Dilengserkan` DPRD DKI, Ahok: Kecepetan Hajarnya

  • Politik
  • 0
  • 24 Mei 2013 22:20

jokowi-ahok-130508b.jpg
Ancaman 'pelengseran' terhadap Jokowi oleh DPRD DKI terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS), dianggap Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipolitisi anggota Dewan. Terlebih 2 dari 16 rumah sakit sudah menyatakan mundur.

"Kayaknya iya ya. Ini belum 2 bulan sudah ribut. Ini kayaknya sudah nungguin kapan nih? Kan sudah ada 2 rumah sakit yang menyatakan mundur kayaknya langsung hajar iya kan," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Namun, ia merasa bahwa 'serangan' DPRD DKI terlalu cepat. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana juga menganggap hal itu sebagai tindakan berlebihan.

"Kecepetan hajarnya. Itu Pak Sani, wakil ketua sudah bilang, sudah berlebihan kan sampai lakuin kayak gitu kan," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ia menambahkan, aturan secara nasional berbeda dengan aturan daerah/provinsi. Kalau DPR dengan Presiden merupakan lembaga berbeda. Tapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik gubernur dan wakilnya dengan DPRD DKI merupakan 1 pemerintahan.

Ahok menjelaskan hak interpelasi memang hak DPRD DKI. Namun, mengenai anggaran dan teknis merupakan tugas Pemrov DKI. Terlebih mengenai tarif sistem penagihan Indonesia Case Based Groups (INA CBGs). "Ya nggak sampai segitu, bukan urusan DPRD gitu. Jadi eksekutif jangan juga legislatif, salah," jelas Ahok.

Sedangkan, mengenai pernyataan Asraf Ali, anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi Golkar, tentang impeachment, Ahok mengaku memiliki hubungan baik dengan Asraf. "Tadi baik-baik saja sama aku. Teman. Masih cium pipi kanan kiri hehehe," kata Ahok.

30 Anggota DPRD DKI mengajukan hal interpelasi terkait rencana mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS. Sebab tarif sistem penagihan INA CBGs dianggap rendah.

Menurut anggota Komisi E DPRD Asraf Ali, hal itu dapat memicu peristiwa politik pertama di DKI dan Jokowi terancam dilengserkan. (Ais)
Terpopuler