Jokowi Terancam `Dilengserkan` DPRD DKI, Ahok: Belagu Banget!

Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih menuai kontroversi. Gara-gara KJS, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi terancam dilengkserkan oleh DPRD DKI Jakarta. Mendengar berita ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun gerah.

"Kalau interpelasi biasa. Nggak interpelasi saja sudah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

"Ya panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," cetusnya.

Langkah 30 anggota DPRD DKI yang mengumpulkan tanda tangan untuk hak interpelasi atau hak tanya terkait KJS ini dinilai Ahok sebagai hal biasa. Hak interpelasi berbeda dengan pemakzulan alias pelengseran. DPRD DKI tak bisa melengserkan Jokowi hanya dengan mengajukan hak interpelasi.

"Itu hak nanya saja, hak-hak nanya saja pakai interpelasi-interpelasi segala macam. Pemecatan itu pemakzulan, interpelasi cuma hak bertanya. Kalau cuma nanya juga bisa, kok pakai gaya tanda tangan," ujar Ahok.

Lagipula, lanjut mantan bupati Belitung Timur itu, hubungan DPRD dan Pemrov DKI tidak sama dengan hubungan DPR dan Presiden. DPRD DKI tak berhak untuk memakzulkan gubernur.

"Kalau mau pemakzulan, bagaimana bisa provinsi itu pemakzulan? Lagian Pemrov itu dari pemerintah dan DPRD bukan seperti hubungan DPR dan Presiden, kan beda," pungkas Ahok.

Langkah 30 anggota DPRD DKI untuk mengajukan hal interpelasi terkait rencana mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS karena tarif sistem penagihan Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) yang dianggap rendah.

Menurut anggota Komisi E DPRD Asraf Ali, hal itu dapat memicu peristiwa politik pertama di DKI dan Jokowi terancam dilengserkan.

Meski terancam dilengserkan, Jokowi tetap santai. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi. (Ndy/*)