Alat Berat Angkut Sampah di DKI Kurang, Ahok: Semua Mengeluh

Untuk mengeruk sampah yang menumpuk di aliran sungai, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengaku kesulitan. Sebab, saat ini pihaknya mengeluhkan kurangnya jumlah alat berat dan tenaga yang ahli di bidang tersebut.

"Terus terang kita selama ini kekurangan SDM, belum lagi jumlah alat-alatnya yang memang juga kurang," ujar Unu di Jakarta, Kamis, (23/5/2013).

Unu mengatakan, sampah yang mengalir melalui aliran sungai ini bila tidak diangkut, maka akan mengalir ke laut hingga ke Kepulauan Seribu. Untuk membersihkan sampah tersebut, bukan kewenangan Dinas Kebersihan. Sebab, Perda yang mengatur hal tersebut belum selesai, sehingga kewenangan masih berada di Dinas PU.

"Ya itu kan di sana kewenangan UPT pesisir jadi teknis di bawah wewenang Dinas PU. Masih masa transisi selama 6 bulan, dan belum jelas payung hukumnya. Jadi kewenangan masih di PU," jelas Unu.

Ia berharap setelah Perda tersebut rampung, alat berat dan SDM untuk mengangkut sampah yang mengalir hingga ke Kepulauan Seribu dapat segera terealisir.

"Kita butuh SDM kepala bagian, 2 kepala seksi dan staf ya kira-kira saja, belum untuk di lapangan itu banyak, ya kira-kira sajalah," ucapnya.

Semua Mengeluh

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membenarkan keluhan Unu tentang kekurangan SDM tersebut. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena imbas adanya moratorium penerimaan PNS selama 2 tahun.

"Karena memang 2 tahun kan moratorium tidak menerima PNS, jadi bukan cuma beliau, semuanya juga mengeluh," ungkap Ahok.

Selama masa transisi, Ahok telah meminta kepada Unu untuk mencari solusi membersihkan sampah di aliran sungai agar tidak mengalir ke wilayah kepulauan seribu dengan berkoordinasi dengan Dinas PU sebagai penanggung jawab.

"Kita ingin soal sampah dari A sampai Z ini punya Dinas Kebersihan. Kan belum ketok palu, makanya itu, kita mesti cek bagaimana, ini mesti beres. Kalau tidak pasti sama saja," kata Ahok.

Ia pun menanggapi, terkait dengan kurangnya jumlah alat berat pengangkut sampah. Ia mengatakan, pembelian alat berat baru dapat dilakukan melalui proses tender. Dalam Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan (RKPP) tidak mengizinkan untuk melakukan pembelian secara langsung.

Ahok mengaku akan melakukan pertemuan dengan Unu untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. "Mestinya RKPP beli mobil-mobil truk beli saja langsung. Itu boleh kan. Saya lagi minta Pak Unu untuk rapat sama dia sebentar, tolong diminta ke RKPP, boleh nggak beli-beli barang itu langsung," papar Ahok. (Mut/*)