Tunda Ikut KJS, RS Admira Minta MoU dengan Pemprov DKI

Pihak Rumah Sakit Admira, Jakarta Timur, sejak awal sudah mengendus akan adanya persoalan dalam Indonesia Case Based Group (INA CBGs). Terutama dengan penerapan tarif sistem tersebut. Atas dasar ini pihak rumah sakit memutuskan menunda mengikuti sistem INA CBGs.

Maka dari itu, mereka mengajukan syarat-syarat kepada Dinas Kesehatan DKI. Salah satunya dilakukan MoU atau nota kesepahaman kerja sama program KJS antara rumah sakit dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami sudah kirim surat ke Dinkes di awal, yaitu menyatakan bersedia berpartisipasi dengan syarat. Sebaiknya kesepakatan kerja sama antara Pemrov dengan rumah sakit ada MoU. Sehingga hak dan tanggung jawab bisa dipertanggungjawabkan," ujar Direktur Utama RS Admira Chairulsjah Sjahruddin pada rapat dengar pendapat dengan para pimpinan 16 rumah sakit bersama Komisi E di ruang rapat DPRD DKI, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Selain itu, RS Admira juga meminta Dinkes maupun Kementerian Kesehatan untuk menyusun Integrated Care Pathways (ICP) sebelum menerapkan sistem INA CBGs.

"Berkali-kali pertemuan selalu saya katakan, implementasi INA CBGs tidak mudah. Ini bingung saya bagaimana penyusunannya. Kami harapkan agar terjadi perbaikan-perbaikan INA CBGs, kalau bisa ICP disusun. ICP sudah ada dari tahun 2005. Baru INA CBGs bisa kami tegakkan," jelas Chairul.

Sempat dikabarkan terdapat 16 RS swasta yang mundur dari program KJS. Yakni RS Thamrin, RS Admira RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya. Namun hanya 2 RS yang resmi mundur, yaitu RS Admira dan RS Thamrin. (Ais/*)