12 Partai politik telah menyerahkan perbaikan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk PKS. Dalam perbaikan DCS-nya, PKS menambahkan 2 bacaleg.
"Jadi perbaikan sekarang dari 492 menjadi 494 orang bakal caleg, ada nambah 2 orang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) PKS Taufik Ridho di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Taufik menuturkan, ada 4 bacaleg yang mengundurkan diri. Namun, kepergian 4 orang itu tak mengurangi jumlah DCS karena segera dilakukan penggantian untuk mengisi kekosongan yang ada. "Yang mundur ada beberapa tapi tidak terlalu banyak, ada sekitar 4 orang. Alasannya ingin fokus dengan keluarga, rata-rata perempuan," terang dia.
Taufik menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam formasi perbaikan DCS ini terpenuhi sebesar 39,7 persen. Dari jumlah 494 bacaleg PKS, sebanyak 194 adalah perempuan. Sementara sisanya laki-laki.
PKS juga memastikan tak ada bacaleg yang berasal dari satu keluarga, misalnya suami-istri. Partai yang dipimpin Anis Matta itu tak ingin ada politik dinasti seperti terjadi di parpol lain.
"Di kita ini ada prinsip tidak boleh suami-istri mencalonkan. Itu jadi prinsip. Ke-2, tidak boleh istri atau suami menjadi pejabat publik. Jadi kalau suami-istri tidak ada," pungkas Taufik. (Ndy/*)
"Jadi perbaikan sekarang dari 492 menjadi 494 orang bakal caleg, ada nambah 2 orang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) PKS Taufik Ridho di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Taufik menuturkan, ada 4 bacaleg yang mengundurkan diri. Namun, kepergian 4 orang itu tak mengurangi jumlah DCS karena segera dilakukan penggantian untuk mengisi kekosongan yang ada. "Yang mundur ada beberapa tapi tidak terlalu banyak, ada sekitar 4 orang. Alasannya ingin fokus dengan keluarga, rata-rata perempuan," terang dia.
Taufik menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam formasi perbaikan DCS ini terpenuhi sebesar 39,7 persen. Dari jumlah 494 bacaleg PKS, sebanyak 194 adalah perempuan. Sementara sisanya laki-laki.
PKS juga memastikan tak ada bacaleg yang berasal dari satu keluarga, misalnya suami-istri. Partai yang dipimpin Anis Matta itu tak ingin ada politik dinasti seperti terjadi di parpol lain.
"Di kita ini ada prinsip tidak boleh suami-istri mencalonkan. Itu jadi prinsip. Ke-2, tidak boleh istri atau suami menjadi pejabat publik. Jadi kalau suami-istri tidak ada," pungkas Taufik. (Ndy/*)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.