DPRD Kritik Sistem KJS, Ahok: Mereka Bisa Melawan UU

Karena 2 rumah sakit mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov DKI, termasuk di dalamnya sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBGs). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok pun menganggap DPRD melawan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau DPRD menyalahkan INA CBGs, mereka bisa melawan undang-undang," ujar pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini di Balaikota, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mempertanyakan mengapa sistem INA CBGs dipersoalkan. Padahal Jakarta sudah bersedia menjadi lokasi uji coba sistem tersebut. Sehingga nantinya, jika terdapat masalah, maka pelaksanaannya secara nasional tidak mengalami kendala lagi.

"Kalau mempersalahkan itu, ini kan undang-undang, justru kita rela sebelum jalan di dalam skala nasional, kita bisa buka bahwa ini ada masalah lho," kata Ahok.

Dia menambahkan, bukan sistem tersebut yang menjadi masalah, melainkan pihak rumah sakit yang kurang sabar dan sudah tidak tahan menunggu hasil uji coba INA CBGs. Terbukti hanya 2 rumah sakit yang secara resmi mengundurkan diri. Sedangkan, 14 rumah sakit lain hanya secara lisan menyatakan mundur.

Menurutnya, jika tidak dilakukan uji coba untuk diketahui kelebihan dan kekurangannya, maka pada saat INA CBGs diterapkan secara resmi pada 2014 mendatang, kemungkinan masyarakat menolak akan lebih besar.

"Ini kan butuh waktu 2 bulan untuk membuktikan INA CBGs itu tidak cukup atau tidak. Jadi RS harus tahan dulu sampai akhir Mei. Jadi kita bisa lihat per kasus. Kalau rumah sakit ini kan harus dicocokin. Penanganan harus berapa," jelas Ahok. (Mut/*)