Pensiunan AD Protes Kenaikan BBM, Panglima TNI Kaget

Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) memprotes keras rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mengetahui protes itu.

"Lho, saya belum tahu itu. Kapan itu? Nanti akan saya sosialisasikan," ujar Agus usai menghadiri rapat pembahasan Papua di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Mestinya, kata Agus, para pensiunan TNI dapat memahami rencana kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka pengurangan subsidi untuk kepentingan pembangunan. "Antara pelarangan kenaikan BBM harus disinkronkan dong, kenaikan dalam konteks pengurangan subsidi," katanya.

Menanggapi upaya pemerintah yang seharusnya melakukan pemberantasan terhadap cukong-cukong BBM ketimbang menaikan harga BBM, Agus sependapat. Namun kenaikan harga BBM tetap harus dilakukan demi pembangunan.

"Nah, kalau penyelundupan memang harus kita kurangi," ucap Agus

Jahat

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri menilai kebijakan Presiden SBY yang akan menaikkan harga BBM lebih jahat dari para koruptor. Kebijakan itu dianggap lebih menyengsarakan rakyat dan tidak memberikan kesejahteraan.

"Kebijakan saat itu lebih jahat dari korupsi, karena kebijakan yang salah itu implikasinya sangat luas bagi rakyat," kata Kiki.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana ini mencontohkan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bagian dari kesalahan pemerintahan SBY. Seharusnya, pemerintah bisa menertibkan distribusi BBM ke daerah-daerah.

Pemerintah juga sepatutnya bisa memberikan sanksi-sanksi tegas kepada para penyelundup BBM tanpa harus menaikkan harga konsumsi BMM kepada masyarakat. "Kebijakan menaikkan harga BBM itu salah besar. Harusnya yang ditertibkan pencuri-pencuri BBM itu dulu," tegas Kiki. (Mut/*)