Bahas Papua, Menko Polhukam Undang Lembaga Penegak Hukum

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penegak hukum dan kementerian terkait lain. Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, pertemuan rencananya membahas terkait perkembangan Papua.

"Iya nanti Pak Menteri ada pertemuan dengan lembaga tinggi negara dan kementerian," ujar seorang staf Humas Kemenko Polhukam saat ditemui Liputan6.com di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Beberapa menteri dan pejabat tinggi yang akan hadir dalam pertemuan di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Setelah insiden ambruknya lokasi tambang PT Freeport yang menewaskan puluhan karyawan, kini persoalan Papua menjadi sorotan publik. Pemerintah dinilai mengabaikan pengawasan di Papua, baik dari segi kemanan maupun perusahaan tambang di tanah Cendrawasih itu.

Di sisi lain kondisi politik di Papua memanas setelah masyarakat Papua Merdeka mendirikan sekretariat di Oxford, Inggris. Sementara berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) serta Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas), setidaknya 72 warga Papua harus mendekam di penjara sejak 2 tahun belakangan ini. Mereka umumnya diduga melakukan tindakan makar. (Ais/*)