Terjebak 3 Skandal, Obama Tetap di Hati Rakyat AS

Memasuki bulan ke-5 periode 2 masa pemerintahannya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama terjebak 3 skandal. Yakni pelanggaran kebebasan pers yang dijamin Konstitusi Amerika, kasus Dinas Pajak AS (IRS) yang menetapkan pajak terhadap kelompok konservatif, dan tuduhan menutupi penyelesaikan kasus penyerangan di Konsulat AS di Libia.

Meski demikian, Obama tetap di hati rakyat AS. Dalam sebuah survei CNN yang bekerja sama dengan ORC International, 53% warga AS tetap mendukung pemerintahah Presiden ke-44 AS itu. 45% Lainnya menyatakan tak menyetujui kepemimpinan Obama. Jumlah tersebut justru meningkat 2 persen dari hasil survei tahun lalu.

"Dukungan yang tak kurang dari 50% ini menjadi berita bagus untuk Demokrat," kata Direktur Survei CNN Keating Holland yang dilansir pada Senin (20/5/2013).

Pengamat CNN menyatakan, dengan meningkatnya dukungan terhadap Obama ini berarti warga AS masih percaya kepada presidennya. Sementara kubu oposisi Republik harus memberikan bukti-bukti nyata atas segala tudingannya terhadap pemerintahan Obama.

Secara rinci, hasil survei menunjukkan, 7 dari 10 orang berpendapat kebijakan IRS tak dapat dibenarkan. Juga disebutkan, meski pemerintah telah mengkritik sikap IRS, kubu Republik tetap menuding pemerintah Obama-lah yang menjadi dalang semuanya.

Kemudian, 6 dari 10 orang menyatakan setuju dengan sikap Obama dalam menangani kasus IRS. Obama sebelumnya telah memperingatkan IRS atas kesalahannya tersebut.

Meski demikian, hanya 42% yang puas dengan tindakan Obama dalam menangani serangan di Benghazi, Libia yang mengakibatkan 1 dubes dan 3 warga AS tewas. 55% Menyatakan tak puas dengan sikap Obama atas insiden tersebut. Namun hasil ini ternyata sama dengan survei yang dilakukan pada November 2012 lalu.

Terancam Lengser?

Dengan 3 skandal ini, sejumlah politisi Republik meminta Obama mundur. Ketua Komite Nasional Republik (RNC) Reince Priebus meminta Obama untuk mundur dari jabatannnya.

"Jika tidak, berarti pemerintahan Pak Presiden (Obama) telah melenceng jauh dari Undang-Undang dan tidak menghormati peran kebebasan pers," cetusnya.

Namun juru bicara Gedung Putih Jay Carner menyebut lontaran keras dari Republik ini sebagai hal yang berlebihan. "Saya mengerti adanya kecenderungan para pihak untuk menyorot hal ini bersama-sama. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang perlu diketahui," jelas Jay Carner tanpa memberikan rincian. (Riz/*)