Ahok: Pemakai Lahan Waduk Pluit, Mafia!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, akan tetap melakukan penggusuran di pinggiran waduk dan sungai. Hal itu dilakukan untuk melakukan normalisasi waduk dan sungai.

"Kita mengutamakan yang di pinggir kali, sama waduk-waduk dulu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Dijelaskan dia, meskipun dalam proses pembersihan mengalami kendala, seperti harus menghadapi mafia lahan, Pemprov DKI tetap akan melakukan pembersihan.

"Jadi prinsipnya kita tegakkan hukum. Tidak boleh ada orang, menguasai tanah orang seenaknya. Lalu minta ganti rugi uang kerohiman. Itu yang menciptakan kemudian ada mafia-mafia," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok menyayangkan sikap dari para mafia lahan yang memanfaatkan sekelompok orang miskin yang tidak punya rumah. Untuk duduki lahan kosong milik swasta, lalu menuntut pembagian ganti rugi. "Itu yang membuat jakarta terus seperti itu, nambah," tegas Ahok.

"Nah, makanya kunci dari Pak Gubernur, sederhana. Kita mau bangun sebanyak mungkin rusun," imbuhnya.

Menurut pria berkacamata itu, pembersihan lahan tersebut pada akhirnya tetap akan berimbas pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. "Jadi kalau Anda bilang tidak punya rumah, ya anda tinggal di sini (rusun), gitu lho," ujarnya.

Namun, kata Ahok, jika para pemakai lahan yang ditunggangi mafia lahan tetap ngotot, tidak mau pindah, dan tetap ngotot meminta pembagian lahan atau ganti rugi. "Berarti Anda adalah bagian dari mafia lahan. Mau mendapatkan keuntungan dari menguasai lahan orang," tegas Ahok.

Jika pada akhirnya permasalahan pembersihan lahan hanya terkendala oleh mafia lahan, jelas Ahok, maka 10 tahun ke depan, semua orang akan berpikir sama.

"Kita ramai-ramai dudukin aja lahan orang. Kalau dimarah, diancam, lapor polisi, dibilang intimidasi. Kalau diseret, melanggar HAM," tegas Ahok.

"Ini gimana caranya? 'Asal bagi saya berapa uang, saya baru mau pergi.' Itu namanya preman. Itu berarti meras," tegasnya.

Sehingga, menurutnya, solusi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta sudah jelas, yaitu denganmembangun rumah bagi masyarakat kurang mampu. "Maka Pak Gubernur mengatakan, normalisasi sungai dan waduk akan selesai 2 tahun," ujarnya.

"Kenapa 2 tahun? Karena kita butuh waktu membangun rumah susun," tutup Ahok. (Riz/*)