Sukses

Golkar: Bantuan BBM Bukan Nyogok, Tak Ada Politisasi

Agung Laksono berpendapat pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM agar masyarakat miskin tak terkena dampak langsung.

Rapat tertutup Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pemerintah yang digelar di kantor Setgab di Menteng, Jakarta Pusat, 13 Mei 2013 lalu, menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, Setgab juga menyetujui pemberian dana bantuan bagi rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang besarannya ditentukan pemerintah.

Pemberian kompensasi itu dianggap memberikan keuntungan bagi partai tertentu. Terutama partai yang tergabung dalam koalisi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membantah pemberian dana kompensasi atau yang sebelumnya diberi nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya menguntungkan partai tertentu. Terutama menjelang Pemilihan Umum 2014.

"Jadi tak ada politisasi oleh partai penguasa," ujar Agung di Gedung Menkokesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Ia berpendapat, kompensasi atas kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM sudah seharusnya. Agar masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin tak terkena dampak secara langsung.

"Ini bukan untuk menyogok rakyat atau menyuap. Ini untuk mencegah agar rakyat berpenghasilan rendah tak makin terjatuh," kata Agung yang juga menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) itu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menolak kompensasi atas kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM. Menurutnya, bantuan langsung sebagai kompensasi kenaikan harga BBM cenderung menguntungkan pihak tertentu.

"Kalau BLT, saya kurang setuju. Takut dipolitisir. Untuk kepentingan tertentu. Khususnya penguasa," ujar Taufiq. (Adi/*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini