Komnas HAM: Kami Akui Banyak Mafia di Balik Warga Waduk Pluit

Ada upaya provokasi oleh pengusaha yang ingin menguasai tanah negara di balik penolakan warga terhadap normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hal inilah yang disuarakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, 2 lelaki yang diklaim telah melanggar HAM karena upayanya menangani banjir.

Kini, akhirnya Komnas HAM mengakui adanya pihak ke-3 yang memiliki kepentingan bermain dalam upaya penataan Waduk Pluit ini.

"Memang kami akui, ada banyak mafia di balik masyarakat Pluit ini. Kami upayakan mengidentifikasi mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," kata Komisioner bidang Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM Siane Indriani di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

"Memang di sana banyak kelompok, namun kelompok-kelompok yang mengadu kepada Komnas HAM adalah kelompok yang mempunyai KTP DKI Jakarta," ujarnya.

Dia menuturkan, dari banyak kelompok itu, mereka meminta untuk mendapatkan kompensasi atas penataan Waduk Pluit yang merupakan tanah negara. Komnas HAM akan menyaring mana warga yang berhak mendapatkan kompensasi itu dan mana yang tidak.

"Kami harus memilih mana warga yang berhak. Kita harus fair, siapa yang berhak, siapa yang tidak. Supaya tidak dimainkan oleh para mafia-mafia tadi," tutur Siane.

Preman

Jokowi menyatakan, banyaknya para penguasa lahan di Waduk Pluit yang menyewakan rumah kepada warga mempersulit upaya relokasi. Oleh karena itu, dia juga akan segera mengecek kondisi di lapangan sekaligus untuk menindaklanjuti pengaduan warga tentang adanya intimidasi dari sejumlah preman.

"Di sana banyak kelompok, puluhan kelompok beda-beda. Ada yang punya hak milik, mereka para developer-developer kecil penyewa, yang punya KTP dan ada yang tidak. Ini yang selama ini menolak," ujar Jokowi.

"Preman dari mana? Kita ndak tahu kalau ada itu. Makanya saya akan langsung datang ke lokasi nanti, biar ketemu langsung dengan warga," pungkas Jokowi. (Ndy/*)