Sukses

Selesaikan Masalah Waduk Pluit, Jokowi Gandeng Komnas HAM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Komnas HAM, Siti Nurlaila sepakat bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga Waduk Puit dengan Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Komnas HAM, Siti Nurlaila sepakat bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga Waduk Puit dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Pagi ini Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI sudah hadir ke Komnas HAM, beliau bawa data-data yang nanti akan kami diskusikan mendalam, rencana pembangunan di Pluit," ujar Nurlaila di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat, (17/5/2013).

Nurlaila mengatakan, dirinya dan Jokowi sepakat dan mengakui, di dalam penataan Waduk Pluit tersebut, banyak berbagai permasalahan yang terjadi, khususnya permasalahan teknis di lapangan yang melibatkan warga waduk tersebut.

"Memang ada persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama di lapangan, kita coba pecahkan seperti apa. Makanya Komnas HAM dan Pemprov DKI akan melakukan kajian mendalam, mengenai konsep-konsep pembangunan yang menyejahterakan warga," ucap Nurlaila.

Nurlaila juga mengatakan, tugas Komnas HAM dalam hal tersebut adalah melakukan penilaian terhadap sebuah pengaduan warga Waduk Pluit yang merasa haknya tidak terpenuhi dalam penataan Waduk Pluit.

"Ada hak atas informasi yang harus dipenuhi Pemprov DKI kepada warga Penjaringan dan Pluit. hak atas kesejahteraan dan perumahan. Dan kita merumuskan konsep pemindahan yang menyejahterakan bukan memiskinkan warga," terang Nurlaila.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan tetap melibatkan Komnas HAM dalam merumuskan solusi bagi warga waduk Pluit.

Jokowi mengatakan, selama ini telah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Namun karena banyaknya pihak yang berkepentingan dalam upaya penataan waduk, maka permasalahan itu tak kunjung selesai.

"Kita sudah bertemu lebih dari 20 kali, banyak kelompok dan keinginan berbeda-beda. Kita turun ke lapangan, di Pluit, di Balaikota sudah. Di sana ada kelompok beda-beda, punya hak milik, developer kecil, penyewa, punya KTP dan ada yang tidak, intinya kita mau mencari solusi di Pluit," pungkas Jokowi. (Tnt/*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini