Komnas HAM: Penghuni Waduk Pluit Warga yang Legal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan warga yang tinggal di Waduk Pluit, Kecamatan Muara Baru, Jakarta Utara, merupakan warga yang legal, meski mereka tidak punya hak atas lahan tersebut. Hal itu didasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan.

"Mereka punya KTP, kartu keluarga, dan bayar pajak tiap tahun. Mereka ini warga yang legal," kata Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Warga juga mengakui, ungkap Laila, bahwa mereka bukan pemilik lahan ini. Tapi, mereka sudah membangun rumah dan harus diganti. Selain itu, pemerintah daerah melalui perangkatnya juga belum menjelaskan kepada warga, lahan yang digusur diperuntukkan untuk apa.

"Yang dituntut itu penjelasan dari pemerintah. Penggusuran ini digunakan untuk apa? Untuk kepentingan publik atau swasta? Sampai RT hingga camat tidak bisa memberikan penjelasan, sehingga warga tidak setuju," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, janji pemerintah yang akan memberikan penggantian tempat tinggal berupa rumah susun juga tak jelas. Temuan Komnas HAM juga menunjukkan dari 300 kepala keluarga yang digusur, baru 20 KK yang mendapatkan rusun.

"Ganti rugi yang diterima warga juga tidak jelas indikatornya. Kesannya yang membayar kan bukan pemerintah karena tidak ada tanda bukti. Selain itu tidak rata pemberiannya, ada yang Rp 3 juta, Rp 5 juta, dan Rp 10 juta," tutur Laila.

Rencana normalisasi Waduk Pluit untuk mengentaskan bencana banjir di Ibukota memang berlangsung alot. Warga yang tak merestui niat baik Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wagub Ahok ini terus memberikan perlawanan. Setelah mengadukan Pemprov DKI ke Komnas HAM terkait penolakan relokasi, kini warga menyatakan tak membutuhkan ganti rugi. (Ado/*)