Sukses

Ahok: Nggak Heran Kalau Komnas HAM Rebutan Camry

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran dengan pembelaan Komnas HAM terhadap warga sekitar Waduk Pluit yang menolak digusur.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membela warga sekitar Waduk Pluit yang menolak digusur Pemprov DKI Jakarta. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran dengan pembelaan Komnas HAM itu.

Ahok memaparkan, sebenarnya pengusaha-pengusaha yang membangun gedung usaha di kawasan bantaran Waduk Pluit-lah yang membekingi penduduk yang menyewa lahan kepada warga untuk dihuni. Hal itu guna menjaga agar lahan tersebut tetap mereka kuasai.

"Makanya saya bilang, Komnas HAM mau bela ini? Bela orang seperti ini? Saya meragukan HAM itu apa," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013).

Nada mantan Bupati Belitung Timur itu pun tiba-tiba meninggi ketika mulai menyinggung tentang masalah HAM.

"Nggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM. Tulis baik-baik itu! Nggak heran saya sama anggota Komnas HAM, kalau nggak ngerti HAM. Karena mobil Camry aja bisa berebut. Suruh naik transjakarta aja," ketus Ahok.

Dia mengaku sampai hari ini masih saja mempertanyakan pengertian HAM yang dimiliki Komnas HAM. Menurutnya, persoalan penempatan petugas keamanan di lokasi Waduk Pluit hanya untuk menjaga alat-alat berat dari lemparan warga yang menolak digusur.

"Itu yang saya masalah gitu loh kalau Komnas HAM seperti ini. Siapa yang langgar HAM? Ini kan konyol sebetulnya. Ini data kita komplet. Kita semua kerja itu ada data. Kita sudah tau di Waduk Pluit, sudah masuk sekian lama," kata Ahok.

Konflik Camry

Rebutan Camry yang dimaksud Ahok merujuk pada konflik internal Komnas HAM pada Februari lalu. Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mundur dari jabatannya. Padahal sedianya memimpin hingga Agustus. Pemicunya, diberlakukan tata tertib baru yang mengatur masa jabatan Ketua Komnas HAM hanya 1 tahun. Sebelumnya selama 2,5 tahun.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menilai konflik yang terjadi di dalam internal Komnas HAM sangat memalukan. Apalagi dipicu berebutan fasilitas yang didapat Ketua Komnas HAM.

"Jadi itu sangat memalukan betul. Ini urusan mobil Camry, hanya berebut fasilitas protokoler saja," ungkap Yani pada 11 Februari lalu.

Menurut politisi PPP ini, seharusnya anggota Komnas HAM bisa bekerja maksimal tanpa harus menjadi seorang ketua.

"Kalau ribut terus, kami akan cabut saja mandatnya dan kita pilih yang baru lagi," tukas Yani. (Mut/*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.