Parpol Sehat, Jaminan Eksekutif-Yudikatif Tak Sakit

Reformasi telah bergulir lebih dari 1 dekadade. Namun bangsa Indonesia masih berpotensi besar mengalami defisiensi demokrasi akibat korupsi politik.

Menurut pengamat politik Hanta Yudha, ada 3 hal penyebab korupsi politik di negeri ini. "Pertama politik kita yang sangat berbiaya tinggi, problem dari sistem pendanaan parpol yang tidak transparan," ujar Hanta dalam diskusi di Galeri Cafe, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kedua, lanjutnya, rekrutmen politik yang transaksional, tertutup, dan oligarki. "Dan sistem pemilihan kita terbuka tapi untuk menentukan presiden kita tidak dilibatkan. 3 Hal itu menjadi penyebab utama korupsi politik kita," katanya.

Karena itu, kata Hanta, sistem penganggaran dan tender di birokrasi harus dibenahi melalui partai politik, karena semua sistem politik lewat parpol. Kunci dari eksekutif dan yudikatif adalah pada parpol itu sendiri.

"Logikanya sederhana, kalau parpol sehat maka eksekutif atau yudikatif juga sehat. Karena semuanya dipilih melalui parlemen," ucapnya.

Menurutnya, sudah 3 kali pemilu di Indonesia relatif demokratis dan diakui dunia. Namun Indonesia tidak beranjak dari posisi tersebut. Padahal, pijakan Indonesia sangat kuat. "Dari banyak survei dukungan publik terhadap demokrasi sangat normatif sebagai sebuah sistem, ada 70 persen," imbuhnya.

"Tapi demokrasi kita ini ada ironinya. Instrumen demokrasi seperti parpol, parlemen justru tingkat kepercayaan publik amat rendah. Ini ironi demokrasi," terangnya.

Transisi demokrasi ini, lanjut dia, bisa berakhir pada titik balik otoritarian baru dan kecil kemungkinan kembali ke era otoriter. Karena pijakan yang sangat kuat. "Kita menjalani defisiensi demokrasi. Ke depan tidak, ke belakang tidak," pungkas Hanta. (Frd/*)