Terjebak 3 Skandal, Obama Terancam Lengser?

Barack Obama baru saja memulai masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika Serikat sejak Januari 2013 setelah memenangkan Pilpres pada November 2012 lalu. Namun cobaan tengah melanda Presiden ke-44 AS itu. Ia terjebak dalam 3 skandal yang mengancam jabatannya.

Pertama, Departemen Kehakiman menyita arsip-arsip pembicaraan telepon para wartawan dan editor kantor berita Associated Press. Hal ini dilakukan demi kepentingan investigasi setelah bocornya rahasia Gedung Putih soal operasi CIA di Yaman yang menggagalkan rencana pemboman Al Qaeda.

Namun tindakan pemerintah Obama ini dinilai melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi Amerika. "Penyadapan catatan itu keterlaluan dan mengerikan," kecam The American Society of Newspaper Editors atau Perhimpunan Redaktur Surat Kabar Amerika, seperti dimuat VOA, Rabu (15/4/2013).

"Tindakan pemerintah itu tidak dapat dibenarkan," timpal CEO Associated Press Gary Pruitt.

Menanggapi kecaman tersebut, juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, Presiden Obama sebenarnya menghormati hak wartawan untuk mengejar berita-berita investigatif 'tanpa kekangan'. Namun informasi rahasia pemerintah juga penting dijaga agar tidak bocor.

Kedua, Internal Revenue Service (IRS) atau Dinas Pajak AS menetapkan pajak terhadap kelompok konservatif. Hal ini langsung mendapat tamparan keras dari kelompok yang berseberangan dengan Obama itu.

Namun Obama ternyata mengecam tindakan IRS tersebut. Dalam konferensi pers, Obama mengatakan, pengakuan IRS yang telah menginvestigasi kelompok-kelompok konservatif itu sangat memalukan. IRS pun sebelumnya telah meminta maaf.

Ketiga, Pemerintah Obama dituding telah menutup-nutupi penyelidikan kasus serangan di Kantor Diplomatik AS di Benghazi, Libia, hingga menewaskan Duta Besar Christopher Stevens dan 3 warga AS lainnya.

Kelompok oposisi terus menyorot cara Obama menangani serangan ini hingga membuat Sang Presiden berbalik berang dengan menuduh masalah ini sebagai sirkus partisan.

Bagai Era Nixon

3 Masalah ini menuai kritik keras dari kubu Republik hingga memunculkan isu Obama bakal lengser pada masa jabatan keduanya. Senator John McCain dari Republik menyebut, "Benghazi dan IRS telah mencederai mereka (pemerintah), namun soal 1 hal lainnya (penyitaan rekaman telepon wartawan Associated Press), saya ingin mendengar pembenarannya."

Bahkan McCain menyamakan rangkaian skandal ini seperti terjadi pada era pemerintahan Presiden Richard Nixon dan Lyndon Johnson: "Kami kira era itu telah lewat. Ternyata tidak."

Senator Republik lainnya, Orrin Hatch, juga menyoroti drama IRS dan menyamakannya seperti yang terjadi pada era Nixon.

"Saya tak pernah menyaksikan hal seperti ini kecuali di masa lalu di era Nixon," cetusnya.

Media terkemuka AS, CNN bahkan mempertanyakan apakah masalah-masalah yang sedang dihadapi Obama ini mirip dengan kasus yang menimpa presiden AS sebelumnya, Ronald Reagen dan Bill Clinton. Apakah benar demikian?

Juru bicara Gedung Putih Jay Carney menegaskan, masalah-masalah tersebut tak terlalu mempengaruhi pemerintahan masa jabatan kedua Obama.

"Pak Presiden sedang fokus dengan apa yang ia yakini bahwa warga Amerika banyak berharap padanya," jelas Jay Carner.

Diminta Mundur

Ketua Komite Nasional Republik (RNC) Reince Priebus meminta Obama untuk mundur dari jabatannnya. "Jika tidak, berarti pemerintahan Pak Presiden (Obama) telah melenceng jauh dari Undang-Undang dan tidak menghormati peran kebebasan pers," cetusnya.

Bahkan Pemimpin Senat Demokrat Harry Reid mengakui sikap pemerintah yang menyadap informasi wartawan ini tidak dibenarkan.

"Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Juga tak tahu mengapa hal itu dilakukan. Tapi ini tidak bisa dibenarkan, dan tidak ada cara untuk membenarkan hal ini," kata Reid.

Jay Carner menyebut lontaran keras dari Republik ini sebagai hal yang berlebihan. "Saya mengerti adanya kecenderungan para pihak untuk menyorot hal ini bersama-sama. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang perlu diketahui," jelas Jay Carner. (Riz/*)