`Ada Banyak Pejabat Kemendikbud Terlibat di Balik Kisruh UN`

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat jauh dari harapan, tak tepat waktu. Penyelenggaraan UN yang seharusnya serentak justru harus ditunda. Beberapa pelosok negeri bahkan harus menunda lebih dari 1 kali pelaksanaan UN-nya.

Kisruh penyelenggaraan UN ini pun semakin menambah panjang tuntutan masyarakat untuk menghapus pelaksanaannya. Berdasarkan hasil investigasi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ditemukan banyak di antara pejabat yang dipimpin Mendikbud M Nuh ini yang turut bertanggung jawab atas kekacauan pelaksaanaan UN tersebut.

"Kalau jumlahnya saya tidak hapal persis. Tapi yang jelas banyak," kata Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar di kantornya, Senin (13/5/2013).

Namun, Haryono enggan mengungkap berapa jumlah pejabat Kemendikbud yang terlibat dalam kisruh UN ini dan siapa-siapa saja orangnya. Dia berdalih, hal ini masih dalam tahap investigasi.

"Yang terlibat, kami minta untuk diberhentikan. Tidak ada kami minta mundur. Ini kan masih jalan terus, yang tender kan belum, ini akan ke mana-mana. Pokoknya banyak, yang pasti orang-orang yang punya anggarannya," ujarnya.

Selain pejabat Kemendikbud, Haryono menyatakan, banyak pengawas UN yang juga turut terlibat. "Yang banyak itu para pengawas. Sementara ini untuk pihak internal yang direkomendasikan untuk diberhentikan ada 3 orang. Tentu kan rekomendasi kamu bukan cuma 1," ucapnya.

Haryono menuturkan, selain Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Khairil Anwar Notodiputro yang mengundurkan diri dan turut serta bertanggung jawab atas kisruh UN ini, masih ada 2 orang lain yang akan mundur.

"3 Orang itu Pak khairil, Puspendik, dan panitia lelang. Dari Itjen sudah kami buka secara total dan disampaikan, karena akan mengkaitkan dengan tendernya," pungkas Haryono. (Ndy/*)