Nasib UN Tahun Depan Ditentukan Konvensi Kemendikbud

Kisruh Ujian Nasional terutama keterlambatan ujian tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan evaluasi. Untuk nasib UN tahun depan, Kementerian akan menggelar konvensi sebelum memutuskan mengadakan ujian.

"Langkah UN ke depan ini yang masih kami pikirkan. Di setiap UN pasti muncul kontroversi-kontroversi tiap tahun. Kita itu setiap kali pelaksanaan UN selalu ramai. Tidak pakai kecelakaan saja sudah ramai. Ini lagi pakai kecelakaan. Untuk itu kami akan lakukan konvensi," kata Mendikbud M Nuh di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2013).

Lanjut Nuh, konvensi ini akan dilakukan Kementerian pada September mendatang. Konvensi ini juga akan menentukan apakah UN masih akan tetap dilaksanakan tahun depan atau tidak.

"Saya bertekad menyelenggarakan konvensi tentang pelaksanaan pendidikan nasional, salah satunya UN. Dari konvensi itu akan kita bahas tentang pelaksanaan UN, apakah masih dapat diadakan dan apa ada modifikasinya. Rencananya bulan September nanti, ada waktu 3-4 bulan untuk menyelenggarakan konvensi," kata mantan Rektor ITS Surabaya ini.

Nuh sudah memaparkan 4 temuan hasil investigasi keterlambatan UN tingkat SMA dan sederajat. Penyebab pertama kesemrawutan UN itu adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru dikeluarkan pada 13 Maret 2013 dan baru ditandangani pada 2 hari setelahnya, yaitu 15 Maret 2013.

Tim investigasi merekomendasikan pemberhentian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Khairil Anwar Notodiputro. Hasil itu disampaikan oleh Nuh. "Rekomendasi Inspektorat Jenderal, pemberhentian dari jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khairil Anwar Notodiputro," demikian Nuh. (Ism/*)