Komnas HAM: PKL Solo Diajak Makan 60 Kali, Warga Pluit Tidak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan perberbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu terkait penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, dengan penggusuran PKL di Solo.

Saat masih menjabat Walikota Solo, pria yang karib disapa Jokowi ini selalu mengedepankan pendekatan yang lunak. Sementara, dalam penggusuran di Waduk Pluit, Jokowi tidak menggunakan cara-cara yang diterima masyarakat.

"Sampai sekarang nggak ada dialog sama sekali. Padahal waktu Jokowi merelokasi PKL di Solo bisa dengan makan malam sampai 60 kali," kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).

Menurut dia, warga di bantaran Waduk Pluit tidak akan menolak penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka hanya menyayangkan sikap pemerintah yang sama sekali belum mendengar aspirasi langsung dari warga.

"Pemerintah tidak boleh melakukan penggusuran sewenang-wenang kepada warga Muara Baru RT 19 RW17 Pluit, Jakarta Utara. Mereka dikasih rumah ya sebenarnya mau saja. Tapi mana rumahnya? Rumah susun yang disediakan ngga muat. Mereka juga disuruh bayar," tutur Siane.

Terkait penggusuran ini, Komnas HAM sudah memberikan undangan kepada Jokowi untuk berdialog sejak tanggal 29 April 2013. Tetapi Jokowi tidak bisa hadir. Untuk itu, pada 16 Mei mendatang, Komnas HAM akan mengundang kembali Jokowi untuk melakukan dialog. (Eks/*)