Pengawas Rusun Marunda: Lurah Warakas Punya 2 Unit Rusun

Pengawas Rusun Marunda Natanael Oppusunggu menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penyewaan rumah susun (rusun) yang dilakukan Lurah Warakas Mulyadi. Salah satunya ia memberikan bukti surat perjanjian bahwa Lurah Warakas Mulyadi benar telah menyewakan rusun yang dimilikinya di lantai 1 nomor 20 Blok Pari, Klaster A Marunda.

"Dia boleh nolak. Tapi RT-nya di depan tahu. Ini bukti surat perjanjian antara Dinas Perumahan dengan Mulyadi. Ini resmi lho ini, ini foto dia resmi pakai baju dinas, nggak bisa bohong," ujar Natanael sambil menunjukkan surat perjanjian rusun di Balaikota, Jumat (3/5/2013).

Untuk itu, ia melaporkan kepada Ahok dan meminta disposisi wagub untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). "Maka dari itu saya minta disposisinya pak Ahok. Udah. Ada disposisinya Pak Ahok ke Pak Jokowi," jelas Natanael.

Disposisi tersebut tertulis: "Yth Bapak Gubernur. Ini bukti Lurah Warakas punya rusun Marunda dan sewakan ke orang lain. Ttd BTP 2/5/13."

Natanael menambahkan, orang yang menyewa unit rusun milik Mulyadi seharga Rp 1,25 juta per bulan bukanlah kerabatnya. Mulyadi sempat marah kepada Natanael dan bersikeras bahwa penyewa itu adalah keponakannya. "Yang di Marunda, selalu dia (Mulyadi) mengaku yang tempatin ponakannya. Dia sempat marah ke saya waktu itu. 'Itu punya ponakan saya' dia bilang. Oh, jelas bukan. Yang nyewa bilang bukan keluarganya. Saya kemarin ke sana," kata Natanael.

Untuk itu, Kamis 2 Mei kemarin ia telah memutihkan kepemilikan Mulyadi dan menyerahkan hak unit rusun itu kepada penyewa saat ini. Dia juga mengungkapkan tidak hanya di satu blok, Mulyadi juga memiliki 1 unit di blok lainnya atas nama kerabatnya.

"Baru kemarin saya putihkan. Orang yang nyewa tanda tangan, jadi pemiliknya sekarang. Saya putihkan karena nggak berhak dikontrakkan rusun ini. Musti dia yang tempatin. Sebenarnya ada lebih dari satu. Dia di blok Bandeng punya juga tapi bukan atas nama dia. Atas nama tantenya," jelas Natanael.

Dirinya juga mengaku bingung mengapa Mulyadi bisa mendapatkan 1 unit rusun Marunda yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Terlebih lagi, ia memperoleh unit bersubsidi dengan hanya membayar Rp 158 ribu per bulan.

"Ya itu, kembali lagi tanyakan ke dia. Dia nggak pantes. Ini udah lurah, bayar cuma Rp 158 ribu, bersubsidi. Disewain Rp 1,25 juta. Tiap bulan dia dapat sekitar Rp 1,1 juta. Harusnya bayar Rp 374 ribu yang tanpa subsidi," ujar pria yang juga staf situs www.ahok.org.

Sebelumnya, Mulyadi mengakui dirinya memiliki unit di Rumah Susun (Rusun) Marunda. Namun, tidak untuk disewakan. Rusun tersebut dihuni oleh sanak saudaranya. "Bener itu rusun saya. Tapi saya enggak sewain. Nggak bener itu. Bohong! Saya kalau sudah nggak ada rumah dinas juga saya tempatin," ucap Mulyadi.(Ali)