Ahok Peringatkan Lurah Warakas: Anda PNS, Bukan Kades

Upaya Mulyadi, Lurah Warakas, Jakarta Utara, yang menolak kebijakan lelang jabatan ala Jokowi-Ahok mendapat simpati warganya. Wakil Gubernur Basuki T Purnama kini tak mau lagi menanggapi Mulyadi yang kian populer.

"Biarinlah, bagus kan, ya itu hak mereka," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Namun Ahok mengingatkan Mulyadi. Seberapapun besar dukungan yang diberikan warga Warakas kepadanya, Mulyadi tetaplah seorang PNS yang dipilih Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan ada di tangan pemerintah.

"Saya ingatkan lurah itu PNS, bukan kades (kepala desa). Kalau kades sih boleh-boleh saja karena diangkat oleh warga. Tapi lurah itu PNS, kami yang berhak untuk memilih mereka," katanya.

Lantas, apakah dengan sikap tetap menolak lelang jabatan lurah tersebut, Mulyadi akan dicopot sebagai lurah. Ahok memilih tak menjawab dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian.

"Mungkin nanti BKD akan memanggil, surat panggilan belum dikirim. BKD yang lagi mau atur penyelesaian masalah ini. BKD yang urus. Saya nggak ngurusin," cetus Ahok. (Ary)