Dugaan Korupsi UN, Mendikbud: Eselon I Tak Bisa Saya Copot

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh meyakinkan bahwa semua jajarannya siap bertanggungjawab bila ada dugaan korupsi dalam pemenangan tender percetakan Ujian Nasional yang jatuh pada PT Ghalia Indonesia Printing (GIP). Semua pejabat dari eselon I-III yang terbukti terkait, harus bertanggung jawab.

"Semua harus tanggung jawab. Tetapi khusus eselon I, karena diangkat oleh Presiden maka saya tidak punya kewenangan," kata M Nuh di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

M Nuh mengaku tidak dapat menyentuh pejabat eselon I. Tapi bila terbukti bersalah maka pemberian sanksi tergantung dari derajatnya. Seperti mulai dari peringatan tegas sampai pencopotan.

"Pencopotan tergantung jenjang eselon. Ada yang bisa saya lakukan, karena saya yang angkat, tapi ada yang saya tidak bisa. Eselon I itu kan dipilih presiden," terang mantan Rektor Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya ini.

Satu hal yang ditegaskan M Nuh, bahwa hasil laporan Inspektorat Jenderal terhadap kasus itu belum bisa diungkap ke publik karena sedang diolah. "Nanti pada saatnya saya sampaikan, akan ada Pak Irjen yang sampaikan. Jadi tidak ada laporan yang saya olah," ucap Nuh.

Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi Kemendikbud, Haryono Umar, menilai ada dugaan korupsi dalam proses tender yang menyebabkan kisruh tersebut.

"Masih dalam proses. Bukan hanya BPK yang masuk, Bareskrim juga sudah, sudah koordinasi, KPK juga sudah. Karena ini masalah tender, dugaannya berat, korupsi," terang Haryono Umar.

Nuh sudah menerima laporan investigasi awal terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menimbulkan kisruh nasional akibat keterlambatan di 11 provinsi. Setelah membaca laporan tersebut, Nuh mengambil kesimpulan bahwa panitia penyelenggara UN harus bertanggung jawab.

"Kelalaian dalam memonitor. Kembali pada SOP kepanitiaan, penyelengara itu siapa, dan siapa saja disitu," ucap M Nuh, di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Untuk diketahui panitia penyelenggara UN adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Nuh menyatakan harusnya pihak penyelenggara bertanggung jawab. (Ism)