SBY Akan Tetapkan 1 Mei Hari Libur Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menetapkan Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap 1 Mei menjadi hari libur nasional. Rencananya itu diterapkan pada 2014 mendatang.

"Beliau (Presiden) akan memberikan kado yang sudah kami tunggu-tunggu lama sekali, yaitu akan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional pada tahun-tahun berikutnya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal usai bertemu Presiden SBY di Istana Negara Jakarta, Senin (29/4/2013).

SBY, menurut Said, akan mengumumkan hal itu bersamaan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia pada Rabu 1 Mei mendatang. Sekalipun 1 Mei akan menjadi hari libur nasional, hal itu tidak akan mengubah rutinitas para buruh memperingati May Day dengan menyampaikan aspirasi.

Said menambahkan, dalam pertemuan itu SBY juga mengungkapkan rasa empatinya terhadap kehidupan para buruh.  Selain itu, buruh menyampaikan langsung aspirasi mereka tentang kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pemberlakukan upah minimum.

"Kami minta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan main Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 231 tahun 2003,"  ucap Said.

Menurut Said, SBY menyambut baik usulan agar penangguhan pembayaran upah minimum harus sesuai aturan.  Buruh, juga menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono untuk memperhatikan upah guru honor yang masih sangat kecil.

 Sementara itu terkait kenaikan harga BBM, Said mengatakan buruh secara mayoritas menolak dengan alasan berpeluang dapat menurunkan daya beli 30 persen. Menanggapi hal itu, SBY meminta buruh memahami jika subsidi BBM yang terlalu besar sangat memberatkan pemerintah.

"Beliau menyampaikan, kalau Parlemen menyetujui kenaikan, tapi tidak menyetujui proteksi dampak kenaikan maka posisi presiden akan mempertimbangkan," jelas dia.
    
Selain dihadiri Presiden SBY dan Wapres Budiono, dalam pertemuan dengan pimpinan serikat pekerja buruh juga hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.(Ant/Ali)