JK: 15 Tahun Reformasi, Rakyat Belum Nikmati Sistem Demokrasi

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK punya pandangan sendiri tentang makna demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang berada di Amerika Serikat.

JK menilai, bahwa jika di negeri Paman Sam itu demokrasi merupakan tujuan dari proses sistem pemerintahan yang berjalan, namun di Indonesia demokrasi merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dari terciptanya negara yang makmur dan adil.

"Amerika anggap demokrasi tujuan, karena dia sudah sejahtera, maka menurut mereka perang di Irak itu untuk membuat sistem yang demokratis. Itu bedanya, kita di Indonesia demokrasi adalah alat untuk tujuan masyarakat yang makmur dan adil," kata JK saat menjadi pembicara pada acara seminar bertema 'Demokrasi Indonesia: Apanya yang Salah?' di Gedung Pertemuan Semesco, Jl. Gatot Subrotro, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menerangkan, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia telah menganut sistem demokrasi. Kendati mengalami pasang surut seperti munculnya demokrasi terpimpin pada jaman Presiden Indonesia pertama Soekarno, namun hal itu tetap saja disebut demokrasi.

Pada Orde Baru (Orba) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia sempat mengalami masa yang sangat demokratis pada kurun waktu 7 tahun pertama masa jabatannya. Namun, pada masa ketiga pimpinan Soharto baru lah terjadi kepemimpinan otoriter.

"Dan kini, pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 dan ditandainya masa reformasi, Indonesia telah menjadi negara yang sangat demokratis. Namun, setelah 15 tahun berjalan, masyarakat belum dapat menikmati dari sistem demokrasi yang berjalan," ungkapnya.

Hal ini, kata JK, lantaran ada sistem pokok demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Lantaran, terjadi penyimpangan sistem yang dilakukan antara elit negeri ini yang berlangsung atas azas komersial.

"Fungsi DPR tidak berjalan dengan murni, tapi berjalan karena-karena faktor komersial, ini keliru, maka good governance tidak jalan, maka terjadi korupsi. Dan tujuan makmur dan adil tidak tercapai," tutur JK.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai, pada dasarnya demokrasi selalu bersinggungan dengan persoalan pengambilan keputusan, memilih pemimpin, check and balance, dan good governance. Jika dilihat saat ini, prosesnya telah berjalan, hanya saja timbul persoalan baru semisal tingginya biaya politik dan pengambilan keputusan serta terjadinya politik uang.

Lebih lanjut ia menguraikan, semuanya itu bermuara pada siapa pemimpin demokrasi tersebut. Pasalnya, sistem demokrasi yang ada sangat bergantung pada figur pemimpin. "Demokrasi yang berjalan, pada akhirnya siapa yang memimpin demokrasi itu. Karena sistem itu tergantung pada siapa yang memimpin," pungkasnya. (Ein)