JK Desak KPK Periksa Kisruh Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) tahun 2013 untuk SMA yang diharapkan dapat mengukur prestasi siswa dan sekolah secara nasional menyisakan persoalan di Tanah Air. Lantaran, carut marut pelaksanaan UN mengorbankan banyak siswa serta membuat pelaksanaan UN SMA tidak serentak di seluruh Indonesia.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK menilai kekisruhan pelaksanaan UN 2013 ini bermula dari masalah percetakan hingga distribusi logistik soal ujian dan lembar jawaban ke daerah-daerah yang bermasalah.

Karena itu, JK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proses tender yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terutama terhadap perusahaan percetakan yang memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan UN 2013 ini.

"Ya biar KPK nanti Mencari tahu. Jadi tergantung pemeriskaan KPK. Kalau memang begitu ya harus diperikasa dulu," kata JK saat ditemui dalam acara dialog bertema 'Demokrasi Indonesia: Apa Yang Salah', di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2013).

Karena itu, JK berharap kekacauan pelaksanaan UN ini tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Caranya, perencanaan pelaksanaan UN harus diperbaiki lagi.

"Jadi yang bermasalah itu soal cetaknya, soal perencanaannya. Jadi tahun depan itu kan perencanaanya dan pelaksanaannya harus diperbaiki lagi. Itu aja prinsipnya," tuturnya.

Selain itu JK juga meminta agar Mendikbud M Nuh juga dapat bertanggung jawab atas kekisruhan pelaksanaan UN 2013 ini. Sehingga menjadi pelajaran bagi pelaksana kebijakan di negeri ini. "Tanggung jawab pasti, tergantung tingkatannya, ditegur atau diapa," tukasnya. (Ism)