DPR: Sekolah Bisa Tolak Hasil UN 2013 Yang Kacau

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sehingga banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh diminta bertanggung jawab atas hal ini, karena telah mencoreng wajah pendidikan Indonesia.

"Penundaan waktu ujian akibat keterlambatan distribusi soal, lembar jawaban yang berkualitas sangat rendah yang mudah rusak hingga jumlah naskah soal yang mencapai 20 jenis soal adalah cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan UN dengan baik. Hal ini ditenggarai akan mempengaruhi kondisi psikologis siswa dalam menghadapi dan mengerjakan soal dalam UN," kata Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (24/6/2013).

Zainuddin menjelaskan, dari hasil kunjungan Komisi X ke beberapa daerah menunjukkan tingkat kegelisahan dan kekhawatiran siswa dan juga sekolah sangat tinggi terhadap hasil yang diperoleh dalam UN tahun ini. Mereka menyesalkan akibat dari sistem sentralisasi pencetakan soal oleh kemendikbud mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ke seluruh pelosok daerah, dan ini tentu memengaruhi secara keseluruhan persiapan di daerah.

Politisi PKS ini pun mendesak Mendikbud M Nuh bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam pelaksanaan UN tahun ini. Karena, tidak cukup hanya dengan meminta maaf atas persoalan yang terjadi, akan tetapi harus ada tindakan nyata dalam upaya perbaikan metode evaluasi pendidikan ke depannya.

"Pemerintah harus berani untuk menyerahkan pelaksanaan UN pada badan independen di setiap daerah atau jika pemerintah tidak mampu, maka UN selayaknya harus dihapuskan," tuturnya.

Zainuddin menduga, hasil UN secara nasional nanti menunjukkan penurunan kualitas. "Bahkan jika prosentase ketidaklulusan siswa meningkat tinggi maka sekolah dapat menolak hasil UN 2013 karena evaluasi pendidikan nasional kita telah gagal," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya berharap kepada Kemendikbud untuk segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap hasil UN ini nantinya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Dalam rapat kerja dengan komisi X pada tanggal 26 April mendatang kami akan minta agar M Nuh harus bersikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan hal ini dan kita berharap semoga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di tahun yang akan datang," pungkas Zainuddin. (Mut)