DPR: Lelang Jabatan Kapolri Tidak Tepat

Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mempersilakan pergantian Jenderal Timur Pradopo dengan melalui proses lelang. Hal itu dilakukan untuk mencari pemimpin Polri yang berkualitas. Kendati demikian, langkah itu dinilai tidak tepat.

"Tidak tepat kalau jabatan Kapolri diadakan lelang jabatan," kata anggota Komisi III DPR  Marthin Hutabarat melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Karena, tambah Marthin, jabatan itu tidak semata-mata soal teknis kepemimpinan di kepolisian, tapi juga menyangkut kepercayaan Presiden terhadap seorang calon Kapolri. "Jabatan Kapolri itu sangat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia," imbuh dia.

Marthin menjelaskan, peran strategis Kapolri dapat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun juga sebaliknya, Kapolri dapat melemahkan hukum terlebih yang memiliki hobbi merekayasa penyidikan suatu perkara.

"Kalau ini terjadi, yang dipermalukan adalah atasan Kapolri yakni Presiden," imbuh dia.

Karena menurutnya, tak ada institusi lain yang berhak mengawasi Kapolri selain Presiden. Karena itu, Kapolri harus orang yang dipercaya oleh Kepala Negara. "Apalagi menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang," tukas Marthin.(Ali)