VIDEO: Barometer: Teror Ujian Nasional

Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 memperlihatkan bahwa pelaksanaan UN dikelola dengan manajemen yang tidak profesional. Keberadaan UN selama ini dipertanyakan dan dianggap tidak adil karena dilaksanakan saat  mutu pendidikan di Indonesia belum merata. Tentu saja yang dikorbankan adalah para pelajar.

Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Sabtu (20/4/2013), teror tahunan bernama UN kembali tiba. Ia menebarkan rasa marah, kecewa dan ketidakpastian bagi para siswa. UN SMA gagal digelar serentak.  Bahkan, penyelenggaraan UN tahun ini sangat memalukan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia.

UN untuk tingkat SMA sederajat gagal digelar secara serentak. Tercatat UN yang dijadwalkan dimulai 15 April 2013 lalu gagal dilaksanakan di 11 provinsi Indonesia bagian Tengah. Karena soal UN belum selesai dicetak. Ironisnya, ketika jadwal diundur menjadi 18 April lagi-lagi UN gagal dilaksanakan secara serentak.

Kekacauan UN tahun ini memperlihatkan bahwa layanan pendidikan di Indonesia dikelola dengan manajemen yang sembrono. Tempat percetakan PT Ghalia Printing di Bogor yang bertugas mencetak soal untuk sekolah di 11 provinsi masih sibuk bekerja menyelesaikan order pencetakan soal yang merupakan hajatan nasional itu. Mirisnya, petugas masih sibuk melakukan pengepakan soal saat jadwal ujian berlangsung.

Bahkan ketika soal didistribusikan, soal UN yang merupakan dokumen rahasia negara itu dibiarkan tercecer berantakan. Itu terlihat ketika soal UN tiba di Bandara Frans Seda  Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur. Soal-soal UN yang kerahasiaannya harus dijaga ternyata tidak dikemas dengan baik.

Di hari ujian Kamis 18 April 2013, lagi-lagi pelajar harus gigit jari. Seperti dialami pelajar SMA Negeri di Balikpapan. Di hari ujian, mereka hanya mendapati pengumuman bahwa ujian belum bisa digelar hari itu karena soal UN belum lengkap tiba di sekolah.

"UN Senin lalu diundur ke Kamis. Dan ternyata ujian hari ini diundur ke Senin lagi," keluh pelajar SMAN 1 Balikpapan Bonaventura.

Kekacauan UN membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh harus sibuk bolak-balik ke percetakan. Sang menteri berulang kali pula menyalahkan pihak percetakan.

"Ini salah percetakannya, yang 5 lainnya enggak masalah kok. Enggak, enggak, enggak yang salah percetakannya," kata Nuh dengan nada tinggi.

Percetakan memang salah karena tidak mampu mencetak soal sesuai jadwal. Namun sejatinya penyelenggara UN adalah pemerintah melalui Kemendikbud.

"Tapi kok professionalitas itu kok digadaikan ya. Kok (PT Ghalia Printing) dia bisa menang tendernya," kata anggota DPR dari fraksi PDIP Dedy 'Miing' Gumelar.(Adi)