Kenapa UN Kacau? DPR: Kemdikbud Diberi Masukan Tapi Jalan Sendiri

DPR menyayangkan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang tidak menggunakan sistem teknologi informasi (IT) di daerah-daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan UN. Padahal, dengan sistem IT, pelaksanaan UN bakal lebih lancar.

"Saya katakan, kita kan sudah punya teknologi. Kenapa di daerah-daerah itu yang kita dayagunakan. Jadi mereka tambah pintar. Pengawasan juga bisa dilakukan di daerah dengan membangun fasilitas pengawasan di daerah," ujar anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarjanto usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu juga mempertanyakan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 25 Ayat 3
mengenai Pengadaan dan Distribusi Logistik UN yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Kita semua kan tahu. Kalau jarak antara pusat dengan daerah sangat jauh. Mengapa ada regulasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2013 Pasal 25 Ayat 3 yang mengatakan bahwa pengadaan dan distribusi dilakukan oleh pusat. Ini kan yang masalah. Jadi kenapa ini dapat terjadi," jelas Itet.

Sebelumnya, sambung dia, pihak DPR telah memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan UN kepada Kemdikbud. Namun pihak Kemendikbud enggan mendengarkan masukan dari DPR.

"Kalau solusi saya pribadi, kenapa bisa terjadi itu? Karena Kemendikbud sering diberi masukan, tapi dia jalan sendiri," tegas Itet. (Riz)