UN Semrawut, DPR Minta Mendikbud Tanggung Jawab

Karut-marut penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat SMA sederajat yang berujung penundaan UN di 11 provinsi akibat terlambatnya pencetakan dan pendistribusian soal membuat sebagian besar prihatin.

Terlebih, kekacauan UN di beberapa daerah masih saja terjadi akibat kurangnya lembar soal dan jawaban UN sehingga harus difotokopi sendiri pihak sekolah. Kemampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola UN yang merupakan hajat besar nasional tahunan itu pun dipertanyakan.

Sejumlah anggota DPR terutama komisi X yang membidangi pendidikan geram. Mereka akan segera memanggil Mendikbud beserta jajarannya terkait semrautnya pelaksanaan Ujian Nasional. Mendikbud M Nuh dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas permasalahan itu.

"Kita akan bertanya, ini harus dipanggil Menterinya untuk dimintai pertanggungjawaban. Sabtu (27/4) malam (Mendikbud) akan kita panggil ke DPR," kata anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarjanto di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Selain itu, politisi Partai PDIP itu juga mempertanyakan profesionalisme lembaga yang menaungi masalah pendidikan di Indonesia itu. Kemendikbud seharusnya membuat perencanaan yang matang untuk menggelar hajat Ujian Nasional.

"Itu makanya saya katakan sistem profesionalnya tidak dibangun di Kemendikbud. Ini kan seperti orang membuat hajat, hari ini harus membuat apa dan ada persiapan yang matang," tukas Itet.(Adi)