UN Karut-marut, PPP: Mendikbud Harus Legowo Terima Ini

Pelaksanaa ujian nasional (UN) 2013 yang yang diundur di 11 provinsi menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Pemerintah dinilai tak mampu melaksanakan program tahunan tersebut. Karenanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayan M Nuh diminta agar tidak memaksakan keputusan yang merugikan siswa tersebut.

"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Reni menambahkan, setelah ia berkunjung ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu 17 April 2013 kemarin, diketahui ada 155 sekolah se-Kalimantan Timur yang belum menerima soal. Untuk itu, ia berserta tim kunjungan Kerja Komisi X DPR merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda.
 
"Kami meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh agar tidak memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) susulan digelar hari ini," ujarnya.

Namun dia menyesalkan sikap Nuh yang memaksakan UN tetap dilaksanakan dengan cara memfoto copy naskah soal dan lembar jawaban. Padahal, menggandakan naskah soal dan lembar jawaban UN di wilayah tersebut bukanlah perkara mudah.

"Apalagi untuk daerah yang letak geografisnya sulit dan pasokan listrik yang minim," tukas Reni.(Ali)