Kualitas Lembar Soal UN Rendah, Serikat Guru: Serahkan ke KPK!

Anggaran yang besar dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013 mencapai Rp 2 triliun, merupakan harga sangat mahal dari anggaran kurikulum APBN 2013. Namun hal itu tidak terlihat dalam kesiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengawasi jalannya UN.

Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti mengatakan anggaran besar pelaksanaan UN diharuskan bisa mengeliminasi kesalahan. Namun kini setelah pelaksanaan yang gagal, sangat perlu peran Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) dalam bersikap.

"Kini tugas KPK sangat berperan, guna melakukan investigasi ke mana anggaran penyelenggaraan UN digunakan. KPK saya rasa harus bertindak tentang dugaan korupsi yang dari semula telah kita utarakan. Ujian Nasioanal ini saya tegaskan adalah alat berpolitik pejabat kita," ujar Retno di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).

Dari semua pengaduan di posko-posko FSGI seluruh Indonesia, ucap Retno, banyak siswa maupun orangtua yang mengeluhkan rendahnya standar dari lembar jawaban.

"Lembar ujian sama lembaran soal gampang sobek' itulah yang paling sering dikeluhkan para keluarga dan siswa sendiri. Nah itu yang kita pertanyakan, kemana anggaran tersebut, masa rendahnya standar kertas masih masalah. Mestinya bapak menteri pendidikan kita bisa memilih percetakan yang baik bukan hanya menyalahkan," tukasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Koalisi Pendidikan Itje Chodidijah. Menurut dia, anggaran pemerintah untuk dunia pendidikan harusnya bisa menstandarisasi seluruh tempat belajar mengajar dan metode-metode pendidikan yang sangat baik.

"Kalau anggaran besar, standarisasi pendidikan pasti bisa dilakukan. Intinya adalah penyeragaman seluruh dunia pendidikan se-Indonesia sampai ke daerah-daerahnya," ujar Itje.(Ais)