VIDEO: Kisruh UN, FSGI: Kalau di Jepang Menterinya Bunuh Diri

Ujian Nasional (UN) kacau balau. Sejumlah materi soal yang diterima beberapa provinsi sudah robek dan terkoyak. Dari catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sedikitnya ada 10 masalah fatal penyelenggaraan UN tahun ini.

Mereka lalu meminta Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mundur dari jabatan. FSGI juga menuntut UN ditiadakan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki indikasi korupsi UN.

"Sudahlah tidak becus menteri ini, menurut kami mundurlah menteri ini. Kalau di Jepang sudah bunuh diri kali tuh," ucap Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Kesalahan-kesalahan yang terangkum FSGI antara lain mundurnya UN di 11 propinsi, keterlambatan distribusi soal, kekurangan soal ujian, kualitas lembar jawaban yang buruk, hingga kebocoran soal yang merebak di mana-mana.

Tapi Mendikbud Nuh bersikukuh menyatakan kesalahan ada di pihak percetakan, yaitu PT Ghalia Indonesia Printing (GIP). Perihal mundur adalah kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Untuk urusan begini saya tidak mau menanggapi. Karena urusan ini adalah kewenangan Presiden," jelas Mendiknas Nuh.

Sebelumnya PT GIP mengaku terlambat mencetak soal-soal UN. Penyebabnya karena bahan soal dari kementerian terlambat datang.

Beberapa contoh kekacauan itu yakni kardus-kardus berisi materi soal UN di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kardus-kardus itu tergeletak begitu saja di Kantor Pos Mataram.

Sebagian bahkan terlihat rusak dan beberapa bagian kardus robek atau terkoyak. Padahal seperti tertulis di luar dus, ini adalah dokumen negara sangat rahasia.

Lebih parah lagi materi yang tiba baru 50 persen. Sehingga PT Pos Mataram belum berani mendistribusikan ke sejumlah sekolah. Padahal untuk proses distribusi ke-10 kabupaten di NTB setidaknya memakan waktu 2 hari.

Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan. Dari 544 kardus soal UN, sekitar 40 persennya diterima dinas pendidikan setempat dalam kondisi rusak. Dikhawatirkan ujian yang sudah tertunda, sedianya dilaksanakan 15 April lalu menjadi Kamis mendatang bisa tertunda lagi.(Ais)