Soal Menteri Jadi Caleg, Demokrat dan PPP Kontradiktif

Menyambut pesta demokrasi, partai politik peserta Pemilu 2014 sibuk mempersiapkan daftar caleg sementara (DCS). Tiap parpol memiliki strateginya sendiri supaya calegnya mampu menang di daerah pemilihannya masing-masing.

Partai Demokrat memilih memakai menteri-menteri dan anggota legislatif incumbent untuk mendaftar jadi Caleg 2014. "Untuk Demokrat itu lebih diberatkan bagi yang sudah jadi anggota legislatif atau incumbent. Dan Menteri wajib calon di Demokrat," ucap Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2013).

Bagi Khatibul, langkah demikian merupakan bentuk loyalitas pada partai yang mengusungnya. "Loyalitas partai penting, jadi tidak buka buruk partai saat kena masalah. Ukuran loyalitas dapat dinilai dari kinerja," paparnya.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kontra dengan partai berlambang mercy tersebut. Mereka melarang menteri dari partainya untuk maju caleg 2014. Setidaknya, bagi PPP ada satu alasan yang menjadi dasar.

"Pertama, kondisi pemerintahan disorot kinerjanya setahun ke depan. Kalau semua menteri jadi caleg, ada 18 menteri berasal dari parpol dari 35 menteri, maka mereka akan memikirkan dapilnya. Nah, bagaimana pemerintahan ini kalau l menteri jadi caleg?" ungkap Sekjen PPP M Romahurmuziy.

Alasan lain, lanjut pria yang akrab disapa Romi ini, praktik caleg tidak akan lepas dari  cuti, untuk berkampanye di dapilnya. "Kalau demikian, berapa banyak dari mereka yang akan cuti? Dan tentu etikanya tidak baik," ucapnya.

"Kalau menteri itu-itu lagi jadi caleg, ini tidak ubahnya seperti orde baru," tambah Romi. (Mut)