Sukses

Kebijakan Jokowi 'Lawan Dana Asing' Bisa Diikuti Daerah Lain

Jokowi kembali mencoba melakukan kebijakan yang terbilang radikal, yang menyangkut kebijakan keuangan: menolak dana asing.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, telah membatalkan rencana pinjaman utang sebesar Rp 1,2 triliun dari World Bank terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang digagas gubernur sebelumnya. Kebijakan itu turut diapresiasi Direktur Indonesian Constitutional Watch (Icon Watch), Razman Arif Nasution.

"Saya mengapresiasi dan mendukung langkah Jokowi. Menurut saya sikap Jokowi yang mencoba melakukan perlawanan terhadap dana asing adalah sesuatu yang menarik untuk dicermati dan diikuti dalam sistem pengelolaan pemerintah daerah," kata Razman usai diskusi "Jokowi Melawan Asing, Saatnya Menegakkan Kemandirian Bangsa" di Resto Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).

Menurut Razman, Jokowi yang merupakan mantan Walikota Solo itu telah sukses melakukan fungsi pelayanan masyarakat dengan menyentuh langsung lapisan terbawah.

Dan kini Jokowi kembali mencoba melakukan kebijakan yang terbilang radikal, yang menyangkut kebijakan keuangan. "Yakni menolak dana asing, yang selama ini dianggap tabu," katanya.

Setiap urusan moneter selama ini, lanjut Razman, selalu ditangani pemerintah pusat. Termasuk soal kerjasama kontrak karya dengan pihak asing. Akan tapi Jokowi mencoba mengubahnya, misalnya terkait kebijakan bisnis air bersih di DKI yang selama ini dikelola oleh perusahaan asal Prancis dan Inggris.

"Hal yang paling fundamental menurut saya adalah jika Jokowi berhasil, maka akan banyak pemerintah daerah akan melakukan hal yang sama. Sebab jika dari pemerintah pusat dengan gaya kepemimpinan presiden sekarang, maka kebijakan ala Jokowi itu tidak akan pernah terjadi," ujarnya.

Selain mengapresiasi, Razman juga akan mencoba meminta para pakar ekonomi untuk membantu agar kebijakan Jokowi ini berjalan dengan baik. Sehingga niat baik Jokowi bisa benar-benar terwujud bagi kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta.

"Apalagi Jakarta adalah miniaturnya Indonesia, di mana perputaran uang di Indonesia 60% berada di Jakarta," kata Razman.(Ein)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini