Korut Pasang 'Roket' ke Peluncur, AS Tunda Uji Coba Rudal

Badan Militer Amerika Serikat Pentagon menunda uji peluru kendali (rudal) balistik antarbenua. Sedianya uji coba rudal tersebut akan dilakukan pekan depan, namun dibatalkan setelah Korea Utara memasang rudal ke peluncur.

Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel menjadwalkan uji Minuteman 3 di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg kemungkinan akan dilaksanakan bulan depan. Penundaan ini dilakukan lantaran ada kekhawatiran bakal memprovokasi yang otomatis memperburuk krisis dengan Korut.

"Kami lakukan ini untuk menghindari salah persepsi atau manipulasi. Kami akan tetap melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk menjamin senjata nuklir kami selamat, aman dan efektif," ujar pejabat Pentagon melaporkan rencana Menhan Hagel, seperti dilansir Straits Times, Minggu (7/4/2013).

Pengumuman Pentagon ini dikeluarkan Korut setelah memasang 2 rudal jangkauan menengahnya ke peluncur-pelucur mobil dekat pantai timurnya. Korut yang 'marah' akibat sanksi-sanksi PBB dan pelatihan militer gabungan Korea Selatan-AS, telah mengeluarkan sejumlah ultimatum ancaman perang nuklir.

Rudal-rudal tersebut adalah Musudan yang diperkirakan memiliki jangkauan tembak sejauh 3.000 km. Rudal itu dapat menghantam Korsel dan Jepang, bahkan pangkalan-pangkalan militer AS yang terletak di Pulau Guam, Samudra Pasifik.

Namun, menurut sumber, Korut tidak memiliki bukti kemampuan rudal balistik antarbenuanya dapat menyerang lebih jauh ke sasaran-sasaran AS. Banyak pakar mengatakan, rudal itu tidak mungkin dapat membawa hulu ledak nuklir pada 1 rudal yang memiliki jangkauan tembak menengah.

Meski demikian, masyarakat internasional semakin gelisah dengan ketegangan ini. Situasi ini diprediksi bisa saja menjadi tidak terkendali. Krisis terbaru itu meletus 

ketika Korut menembakkan 1 roket jarak jauh pada Desember 2012 -- yang secara teori dapat mencapai daratan AS. Namun pecahannya jatuh dekat Filipina.

Korut kemudian melakukan uji coba nuklir ketiganya pada Februari 2013 yang ditentang pihak internasional, termasuk sekutu utamanya: China.

Dewan Keamanan PBB pada 7 Maret menyetujui sanksi-sanksi baru, termasuk penelitian yang cermat dan lebih luas atas perjanjian-perjanjian keuangan oleh pemerintah negara yang paling mengisolir rakyatnya dari dunia luar itu. (Riz)