Golkar: Kader Bermasalah, Parpol Tak Bisa Disalahkan

  • Politik
  • 0
  • 05 Apr 2013 17:28

poempida-hidayatullah130405c.jpg
Proses kaderisasi bagi setiap partai politik (parpol) dirasa tidak berjalan dengan baik. Saat ini masih ada banyak kader parpol yang berurusan dengan hukum karena melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut, Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai bahwa parpol tidak bisa disalahkan dengan adanya salah seorang kader yang bermasalah apalagi terjerat masalah hukum. Sebab, sistem yang terbentuk pada setiap parpol memiliki eksesnya masing-masing.

"Partai politik kalau disalahkan karena memproduksi orang-orang yang salah terus, ya itu bagian yang natural saja. jadi tidak bisa disalahkan parpolnya. Karena setiap sistem pasti ada eksesnya baik ekses negatif maupun positif," kata Poempida saat mendisi diskusi bertema 'Pencegahan Dini Caleg Bermaslah Bagi Parpol, KPU dan Bawaslu' di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Karena itu, lanjut Poempida, untuk menyeleksi kader-kader parpol yang berkualitas, maka saat ini DPR RI tengan mencari dan membentuk sistem yang terbaik yang diatur dalam Undang-Undang Parpol, Pemilu dan Pilpres. "Saat ini kita masih sedang mencari sistem yang baik," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menjelaskan, politik adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan perebutan. Karena itu tidak mungkin bahwa seseorang yang ingin masuk ke dunia politik hanya untuk bekerja saja, tetapi setiap orang yang masuk ke dunia politik pasti memiliki ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang ditujunya.

"Karena ranah politik itu ranah perebutan orang. Jadi orang yang masuk ke dunia politik bohong hanya untuk bekerja saja. Karena orang yang masuk politik itu punya ambisi. Nah pertanyaannya ambisinya itu positif atau negatif jadi ambisi itu tidak haram. Jadi yang kita harapkan itu adalah ambisi positif," ungkapnya.

Lebih jauh, Poempida juga menjelaskan bahwa sebetulnya masyarakatlah yang memproses penjaringan bagi setiap kader partai politik untuk menjadi anggota legislatif pada saat pemilu digelar. Namun sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang hanya memilih caleg berdasarkan promosi iklan ketimbang mengenali sepak terjang dari caleg tersebut.

"Propaganda iklan lebih disukai ketimbang title pendidikan para caleg oleh masyarakat. Jadi jangan salahkan partainya. Karena masyarakat kita tidak peduli apakah orang itu lulusan terbaik di kampus terkenal atau tidak," tukasnya. (Mut)
Terpopuler